[Redaktur:Roy]

Desakan itu disampaikan MS usai melaporkan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Rutan Kelas IIB Sidikalang, Brema Barus ke Polres Dairi atas dugaan pemerasan dan pengancaman.

"Benar, saya sudah melaporkan KPR Rutan Sidikalang ke Polres Dairi karena dugaan pemerasan dan pengancaman saat saya masih berstatus sebagai tahanan di Rutan Sidikalang," kata MS, Jumat (7/8/2026).

MS menyatakan bahwa dirinya telah divonis 2 tahun penjara dalam kasus narkotika dan mulai menjalani masa pidana di Rutan Kelas IIB Sidikalang sejak Januari 2025.

Dijelaskannya, pada 22 Desember 2025 ia bersama rekannya JHS dipanggil menghadap Kepala Pengamanan Rutan. Dalam pertemuan itu, BB (KPR) menyebut akan datang tim dari Mabes Polri untuk menjemput mereka karena diduga terlibat kasus penipuan yang merugikan keluarga anggota Mabes Polri sebesar Rp 220 juta.

Kemudian, BB menyatakan kepada korban agar menyerahkan uang sebesar Rp 220 juta ditambah Rp 20 juta sebagai uang rokok untuk tim dan Rp 40 juta untuk pihak Rutan hingga total keseluruhan Rp 280 juta dengan tujuan untuk menghentikan kedatangan tim dari Mabes Polri.

Selain itu, MS juga mengaku diancam akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan jika tidak menyerahkan uang tersebut.

Singkat cerita, keluarga korban MS dan JHS berdiskusi dan sepakat masing-masing Rp 140 juta.

"Uang tersebut diserahkan keluarga saya di ruang kerja KPR (terlapor) pada tanggal 22 Desember 2025 dengan sebagian tunai dan transfer," sebutnya.

Lanjut MS menyebutkan, bahwa Rp 240 juta ditransfer ke rekening seseorang berinisial N dan sisa Rp 40 juta diserahkan langsung kepada terlapor.

Diketahui pada April 2026, MS dipindahkan ke Rutan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kemudian pada 18 Mei 2026, MS dinyatakan bebas. Namun saat ini MS masih menjalani wajib lapor.

Terpisah, Kepala Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Kelas II B Sidikalang, BB saat dikonfirmasi via seluler mengatakan tidak benar adanya dugaan kasus pemerasan tersebut. 

"Jadi kalau masalah cerita ini bang, ginilah bang dia (MS) kan napi dan dia pun sudah empat kali masuk dengan kasus narkoba. Sekarang secara logika kita saja bang, mungkin gak bang aku melakukan pemerasan bisa sampai Rp 280 juta. Jadi maksud ku bang itulah, intinya yah orang bang lah yang menanggapi bagaimana. Kami juga sudah melakukan langkah-langkah, tinggal kita tunggu saja bang bagaimana terkait ahli itu bang, kurasa itu aja bang," jawab BB membalas konfirmasi awak media. 

[ REDAKTUR : ROI ]

Dalam kesempatan itu yang digelar di Mapolrestabes Medan,  Kamis (6/8/2026). Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak didampingi Walikota Medan (diwakili), Kajari Medan (diwakili), Dandim  0201 Medan (diwakili), Kabid Berantas BNNP Sumut, Kepala Kantor Bea Cukai Medan serta PJU Polrestabes Medan.

Kapolrestabes menyampaikan ini adalah pengungkapan jaringan internasional Indonesia - Malaysia  dan pengungkapan jaringan nasional, juga termasuk di dalamnya adalah penggrebekan sarang narkoba. 

"Terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah barak-barak dan loket narkoba yang berada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dan yang kedua adalah tempat hiburan malam yang dijadikan lokasi dalam hal peredaran narkoba dan pemakaian narkoba

300 hari tersebut," bebernya.

Calvijn melanjutkan sampai saat ini jajaran Polrestabes Medan telah melakukan pengungkapan sebanyak 1187 kasus. Meningkat 85% dibanding prioritas. Kalau tahun sebelumnya pengungkapan kasus itu sebanyak 641 kasus. Saat ini Polrestabes Medan mengungkap 1187 kasus, atau meningkat sebanyak 546 kasus. 

"Ini sungguh signifikan dan banyak sekali. Jadi kalau kita persentasikan itu peningkatannya sebanyak 85% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Kalau melihat bagian partisinya 100 hari pertama, 100 hari kedua, dan 100 hari ketiga, ini pun signifikan mengalami peningkatan. 100 hari pertama 376 kasus 100 hari kedua 380 kasus. Dan saat ini 100 hari ketiga itu 431 kasus

Terima kasih jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan Kasat, Wakasat, KBO, para kanit seluruhnya, Saya ucapkan terima kasih," ungkapnya. 

Ia memaparkan, dari pencapaian 1187 kasus tersebut setidaknya ada 1434 tersangka yang ditangkap dengan barang bukti. Sampai dengan saat ini sekitar 260 kg sabu, 67 kg ganja

untuk ekstasi dan serbuk ekstasi itu sekitar hampir 95 ribu butir Happy 5 hampir 22 ribu butir. 

"Nah untuk yang pot vaping liquid ini mengalami peningkatan di jajaran Polrestabes Medan, ini yang perlu diantisipasi pot vaping liquid cukup meningkat sampai dengan saat ini

setidaknya hampir 5 ribu catrix yang berhasil diungkap yang masih ada bahan-bahan yang diungkap bahan bakunya juga Etomidate, kemudian yang berupa device dan tabung untuk pot vaping liquid pun signifikan hampir 13 ribu device happy water juga menepati dalam proses diungkapkan ini sebanyak 215 saset keytamin cair dan serbuk

Ini juga berhasil diungkap, sebanyak 60 botol," terangnya. 

"Perlu saya jelaskan ada 3 wilayah yang tinggi pengungkapannya. Jadi pengungkapan yang tinggi itu juga berpotensi tingginya angka kejahatan narkoba, Yang pertama Polsek Medan Tembung, kemudian yang kedua Polsek Medan  Sunggal, dan yang ketiga Polsek Medan Kota. Ketiga Polsek ini pengungkapannya 3 besar di dalam periode 300 hari ini. Makasih para Kapolsek yang saya sebutkan. Namun para Kapolsek 3 itu juga tolong antisipasi bahwa tiga lokasi tersebut pun merupakan yang tertinggi di dalam pantauan untuk narkoba," tandasnya. 

[ REDAKTUR : HADI ]

Perkara itu dilaporkan MS (korban) didampingi kuasa hukumnya, Abdi Manullang SH, dengan laporan polisi tertuang di nomor : LP/B/289/VIII/2026/SPKT/Polres Dairi/Polda Sumatera Utara tanggal 5 Agustus 2026.

Abdi menjelaskan, berawal kliennya diancam akan di pindahkan ke Lapas Nusakambangan oleh BB (terlapor) pada 18 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB. Kemudian BB meminta sejumlah uang kepada korban dengan dalih biaya pengganti kerugian seperti uang rokok petugas Mabes Polri dan uang rokok petugas Rutan Sidikalang.

"Total uang yang diminta mencapai Rp 280 juta dari klien saya. Alasan terlapor karena sebelumnya klien saya dan JS diduga melakukan penipuan kepada keluarga pihak Mabes Polri. Jika uang tersebut tidak diberikan klien saya dan JS akan dijemput dan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," sebut Abdi kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Karena merasa tertekan dan takut, lanjut Abdi kliennya pun akhirnya menyerahkan uang sesuai permintaan terlapor (BB).

"Tertekan dan takut karena diancam akan dipindahkan ke Nusakambangan, akhirnya klien saya memberikan uang Rp 280 juta sesuai permintaan terlapor," bebernya.

Atas peristiwa ini, Abdi Manullang SH selaku kuasa hukum MS meminta dan berharap Polres Dairi serius dalam menindaklanjuti laporannya serta memproses terlapor (BB) sesuai hukum yang berlaku.

" Kami meminta Polres Dairi segera memeriksa para terlapor. Ini sudah jelas unsur pungli karena mengatasnamakan aparat dan memanfaatkan orang yang sedang ditahan. Masyarakat butuh kepastian hukum," tegasnya mengakhiri.

[ REDAKTUR : Roi ]

[Redaktur:Roy]

menurut Mudi, staf DPRD bernama Lena sudah sangat paham bahwa tuntutan utama warga dalam unjuk rasa lalu adalah menuntut pertanggungjawaban dugaan penyelewengan anggaran desa. Namun surat undangan yang diterima untuk RDP Rabu (5/8/2026) justru memuat agenda pembahasan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

“Si Lena sudah tahu persis kami minta RDP soal dugaan korupsi di desa kami. Tapi saat surat saya buka, isinya membahas penolakan hasil hitungan suara. Bukan ini yang kami perjuangkan! Saat saya tanya balik, ia beralasan soal korupsi bisa disampaikan besok dengan membawa bukti. Padahal dari awal kami sudah sampaikan tuntutan itu secara jelas,” ungkap Mudi kepada WahanaNews.co.

Meskipun isi surat melenceng jauh dari aspirasi, Mudi tetap menerima dokumen tersebut. Namun rasa kecewanya mendalam lantaran Lena seharusnya memahami tata cara dan syarat penyelenggaraan RDP, sehingga dapat memberi arahan yang benar kepada warga. Ironisnya, informasi itu tak pernah disampaikan.

“Kami terima surat itu, tapi kami ingin tahu sejauh mana ia menyampaikan keluhan kami ke pimpinan. Bahkan saat rapat berlangsung, anggota dewan justru menyatakan RDP soal itu baru bisa dijalankan jika warga mengajukan laporan tertulis terlebih dahulu. Seharusnya Lena yang memberi tahu kami prosedur ini sejak awal, bukan malah memberi janji manis yang ujungnya mengecewakan,” tegasnya.

Mudi menilai kelalaian atau ketidaktelitian ini semakin menegaskan bahwa aspirasi warga desa masih dipandang sebelah mata. Padahal masalah dugaan kerugian keuangan negara adalah ranah yang sangat mendesak untuk dituntaskan secara transparan dan akuntabel.

Saat dikonfirmasi Lena via WhatsApp berdalih sudah disampaikan sebelum RDP agar memasukkan surat terkait permasalahan yang mereka tuntut sebelum RDP

"Bg kami buat surat berdasarkan surat masuk, Kmrin sudah sampaikan juga sblmnya Rdp msuk kn surat terkait permasalahan yg mereka tuntut. Dan wktu smlm ngambil surat saya sampaikan kn lagi bwak surat bukti pendukung mereka, Wktu aksi damai staf menyampaikan lagi masuk kn surat mereka, jdi  msuk kn aj surat ke DPRD bg," dalihnya.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Kombes Jean Calvijn mengatakan, tepat pada 4 Agustus 2026 jajarannya telah menjalankan tugas selama 300 hari sejak 9 Oktober 2025.

“Selama 300 hari, Polrestabes Medan mampu menekan 729 kasus kejahatan jalanan, atau turun 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya.

Operasi Pekat Toba 2026 menyasar lima jenis penyakit masyarakat, yakni premanisme, perjudian, minuman keras, prostitusi, dan pornografi.

Kapolrestabes Medan menerangkan kinerja pemberantasan narkotika juga menunjukkan peningkatan. 

"Keberhasilan tersebut mencerminkan upaya Polrestabes Medan dalam memperkuat penegakan hukum, menekan angka kejahatan jalanan, serta meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya," jelasnya.

Menurut Kapolrestabes Medan, kasus menarik yakni pengungkapan kasus rayap besi dan rayap serta geng motor. Sebanyak 119 kasus rayap besi dan rayap kayu berhasil diungkap dengan 188 tersangka.

Selama 300 hari tersebut, Polrestabes Medan juga melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 57 tersangka yang melakukan perlawanan serta membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat.

Selain itu, Kapolrestabes Medan juga membeberkan dua kasus menonjol selama Operasi Pekat Toba 2026. Kasus pertama adalah pengungkapan tindak pidana pornografi dengan modus menjual konten video asusila melalui aplikasi MiChat seharga Rp50 ribu. 

Kasus tersebut diungkap pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 14.23 WIB di Kost W15, Jalan Meteorologi IV Nomor 11, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung.

Polisi menetapkan seorang tersangka berinisial BI alias Z serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp520 ribu, dua unit telepon genggam, satu sprei, satu guling, satu bantal, satu selimut, satu kalung, satu kartu ATM, tiga KTP, dan dua lembar foto.

Kasus kedua adalah pengungkapan praktik prostitusi di Kusuk Lulur Ratu yang berlokasi di Jalan Pelita, Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Pengungkapan dilakukan pada 18 Juli 2026 sekitar pukul 23.10 WIB dengan menetapkan seorang tersangka berinisial RM. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai Rp250 ribu, tiga buku tamu, dan satu KTP.

Kapolrestabes Medan menginstruksikan seluruh Kapolsek dan jajaran Satreskrim untuk memetakan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi maupun penyakit masyarakat lainnya.

“Tolong dipelajari dan dipetakan lokasi-lokasi prostitusi dengan modus apa pun, termasuk yang berkedok spa maupun modus lainnya, agar kasus yang sama tidak kembali terulang,” tegasnya.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, S.I.K., Kabag Ops AKBP Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M., Kasi Humas AKP Nover Parlindungan Gultom, S.Sos., Kasi Propam Kompol Raymond Godfried Malatua Hutagalung, S.H., Kapolsek Medan Baru Kompol Bambang G. Hutabarat, S.H., M.H., Ps. Kapolsek Delitua AKP Kennedy Sitompul, S.H., M.H., Kapolsek Medan Tembung Kompol Ras Maju Tarigan, S.H., M.H., Wakasat Reskrim AKP Budiman, S.E., M.H., serta Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan Iptu M. Hafizullah, S.H.

[ REDAKTUR : HADI ]

Penggerebekan itu di pimpin Wakapolsek Medan Kota, AKP Harles Gultom SH.MH, didampingi Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan SH.MH beserta tim unit Reskrim Polsek Medan Kota.

"Penggerebekan ini kita lakukan menindaklanjuti laporan dan keresahan  dari pada masyarakat dan bukti nyata serta komitmen polri dalam memberantas peredaran narkoba terkhusus yang di wilayah hukum Polsek Medan Kota," tegas Harles Gultom.

Harles Gultom menegaskan kegiatan GSN akan terus dilakukan guna meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) aman dan nyaman.

"Kita akan terus tingkatkan GSN di wilkum Polsek Medan Kota, supaya tidak peluang untuk peredaran narkoba. Karena narkoba merupakan musuh kita bersama yang harus dibumihanguskan," ungkapnya.

Dilokasi, hal senada juga disampaikan Iptu Poltak Tambunan, bahwa penggerebekan di Gang Nasional sudah berulangkali dilakukan unit Reskrim Polsek Medan Kota dan selalu berbuahkan hasil.

"Sudah berulangkali kita lakukan GSN di Gang Nasional ini, kita selalu membakar barak-barak yang diduga dijadikan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kita akan terus lakukan GSN. Kita akan memastikan tidak ada ruang bagi para pelaku pengedar sabu," bebernya.

Pada saat penggerebekan, lanjut Poltak, sempat ada perlawanan dari sebagian dengan cara menghalang-halangi petugas untuk melakukan penangkapan terhadap pengedar.

"Sempat ada perlawanan dari sebagian warga dengan cara menghalang-halangi petugas, sehingga petugas melepaskan tembakan. Namun demikian kita tetap berhasil mengamankan seorang pengedar berikut barang buktinya berupa sabu," ujarnya.

Dari lokasi seorang pengedar diamankan berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip sedang, 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi kristal sabu seberat 5.99 gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil kosong, uang hasil penjualan narkoba Rp 55.000 dan 2 (dua) buah pipet/skop.

"Pelaku (pengedar) diboyong ke Mako Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut," tandasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

"Bahwa melihat SP2HP yang dikirimkan oleh penyidik menunjukkan bahwa Penyidik diduga berupaya mengkaburkan perkara dan menghilangkan bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi dan Berkas perkara," imbuhnya.

Berikut adalah rincian pasal yang menjadi acuan sah maupun larangan tegas dalam pelaksanaan pemanggilan berulang:

DASAR HUKUM YANG MENGIJINKAN PEMANGGILAN ULANG

1. Pasal 26 Ayat (1) KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)
“Penyidik berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memanggil orang yang mengetahui, mendengar, atau menyaksikan peristiwa tindak pidana, serta meminta keterangan kepada pelapor, saksi, dan terlapor.”
Makna: Penyidik boleh meminta keterangan lebih dari satu kali jika ada hal yang belum terungkap.
2. Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
“Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor guna mencari dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk memahami jelas peristiwa yang terjadi serta menemukan tersangka.”
Makna: Pemeriksaan berulang sah jika tujuannya melengkapi keterangan yang belum lengkap atau mencocokkan fakta.
3. Pasal 131 Ayat (1) KUHAP
“Surat panggilan harus memuat nama tersangka/saksi/pelapor, perkara yang diperiksa, alasan pemanggilan, waktu dan tempat kedatangan, serta keterangan bahwa yang dipanggil wajib hadir.”
Makna: Syarat mutlak sahnya undangan kedua adalah harus menyebutkan alasan yang spesifik, bukan sekadar “diminta hadir kembali”.

PASAL YANG DILANGGAR JIKA PEMANGGILAN SEWENANG-WENANG

1. Pasal 161 Ayat (1) KUHAP
“Dalam melakukan pemeriksaan dilarang menggunakan ancaman, paksaan, janji, atau pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemerdekaan memberi keterangan.”
Pelanggaran: Jika undangan ulang bertujuan menekan, mengintimidasi, atau memaksa mengubah keterangan.
2. Pasal 419 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
“Pejabat yang karena jabatannya dengan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk merugikan kepentingan orang lain atau negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas, hanya untuk memperlama proses atau menghambat keadilan.
3. Pasal 316 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang menjalankan hak-hak yang sah yang diberikan oleh undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang digunakan untuk menghalangi hak pelapor mencari keadilan.
4. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pelanggaran: Jika proses hukum tidak memiliki kepastian, berbelit-belit tanpa alasan, dan tidak adil.

“Kami hadir untuk menghormati hukum. Namun kami juga berhak menuntut agar hukum tidak dipelintir. Jika undangan kedua ini tidak menjawab hal yang belum jelas, melainkan hanya mengulang pertanyaan yang sudah terjawab, maka itu bukan lagi proses hukum, melainkan penyalahgunaan wewenang yang bisa kami tuntut sesuai pasal-pasal di atas,” tegas Abdi Manullang menutup pembicaraan.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Abdi, jika proses macet, itu diduga karena sengaja tidak diserahkan, sengaja tidak dipelajari, atau sengaja diabaikan.

"Kami tidak bodoh. Masyarakat Dairi tidak buta. Saat kasusnya rakyat biasa, berkas bisa selesai dalam hitungan hari. Tapi saat yang diduga tersangkanya Rasiden Damanik, tiba-tiba harus menunggu pejabat baru, tiba-tiba... Ini bukan ketidaktahuan, ini dugaan kemauan untuk tidak menegakkan hukum,” kritiknya tajam.

Ia memperingatkan pihak Polres Dairi agar tidak menjadikan pergantian personel sebagai alasan klasik untuk menutupi dugaan ketidakberpihakan:

“Ingat Pasal 108 KUHAP dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019: Anda tidak boleh berhenti bekerja hanya karena pejabatnya berganti. Jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan nyata, kami tidak akan diam. Kami akan serahkan bukti dugaan pelanggaran prosedur ini ke Propam, Itwasda Polda Sumut, Kompolnas, dan ajukan Praperadilan. Kami buka-bukakan kepada publik: siapa yang sebenarnya diduga melindungi siapa di Polres Dairi ini," ungkap Abdi Manullang.

Abdi menegaskan, perjuangan kliennya bukan sekadar soal dugaan penganiayaan yang dialami, melainkan soal apakah hukum di Dairi ini milik semua warga, atau diduga hanya milik mereka yang memiliki kursi kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi via WhatsApp.

[Redaktur:Roy]

Terdapat 11 adegan, yang diperagakan para pelaku yang terlibat dalam kasus upaya peredaran vape narkoba di Helen’s Night Mart Jalan Setia Budi Medan.

Dari salah satu adegan, terungkap jika pelaku dapat masuk ke dalam Helen’s Night Mart meskipun membawa narkoba, setelah menyimpan narkoba di dalam sepatunya.

Pelaku, juga meletakkan 3 pcs vape narkoba ke dalam kotak kartu uno, dengan tujuan agar saat digeledah keberadaan vape narkoba tidak diketahui.

“Pelaku lolos dari pemeriksaan security di pintu masuk, karena menyimpan narkoba di dalam sepatu,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (4/8/2026) pagi.

Usai masuk ke dalam tempat hiburan malam, pelaku kemudian terdeteksi membawa narkoba oleh petugas Kepolisian yang tengah melakukan kegiatan penegakan hukum di lokasi, sebagai respon dari laporan masyarakat terkait indikasi peredaran narkoba di tempat hiburan malam.

“Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian terdeteksi oleh anggota, yang kemudian melakukan penangkapan,” tambah Rafli.

Dalam kasus ini sendiri, total terdapat 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya, berperan sebagai pengedar narkoba atau yang membawa narkoba ke Helen’s Night Mart, dan satu pelaku lagi berperan sebagai pemasok narkoba. 

[ REDAKTUR : HADI ]

Kuat dugaan akibat kurangnya pengawasan dari dinas terkait yakni Perkim Cikataru maupun pihak Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga proyek tersebut tetap berlangsung dan berdampak kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Dalam hal ini, bapak Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas harus ambil sikap untuk turun langsung meninjau bangunan tersebut, guna meningkatkan PAD Kota Medan.

Mengingat hal ini sudah viral di media sosial serta pemberitaan di beberapa media online dan sudah digelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin lalu (27/7/2026) bersama Komisi IV DPRD Medan.

Camat Medan Perjuangan, Ika Handayani Tarigan saat dikonfirmasi via seluler terkait bangunan property 'Wins Square' terletak di Jalan Ibrahim Umar, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan bebas berlangsung diduga tanpa PBG menyatakan telah memberikan himbauan ke pemilik bangunan tersebut.

"Sudah dihimbau bg untuk surat PBG nya," tegas Ika.

"Mereka sudah mengurus PBG nya bg.

Dan itu on proses. Silahkan abg cek aja ke perkim kl abg berkenan," tambahnya.

Ketika diminta bukti surat himbauan yang sudah dilayangkan ke pemilik bangunan mengatakan bahwa surat himbauan tersebut berada di Trantib.

"Sama pak trantib pak, beliau kelapangan," ujarnya.

Disayangkan, Kadis Perkim Cikataru, John Ester Lase hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan.

Berita sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan akhirnya melayangkan Surat Peringatan (SP) I kepada pengelola proyek pembangunan sembilan unit rumah toko (ruko) Wins Square di Jalan Ibrahim Umar, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.

Surat peringatan itu diberikan ketika dugaan proses pembangunan proyek telah lebih dahulu berlangsung.

"Bangunan ruko di Jalan Ibrahim Umar sudah kita kasih surat peringatan pertama," kata Kepala Tim Pengawasan Dinas Perkim Cikataru Kota Medan Hafiz, kepada wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Medan, Senin (27/7/2026).

[ REDAKTUR : HADI ]

Operasi yang dimulai sejak Sabtu (1/8/2026) malam hingga Minggu (2/8/2026) pagi itu melibatkan personel gabungan dari Polrestabes Medan, TNI, hingga Bea Cukai.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya peredaran vape narkoba di lokasi hiburan malam tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan.

Petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial FA (24), dan ditemukan 3 pcs vape narkoba bermerk EL CHAPO, yang disimpan di dalam kotak kartu UNO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FA mengaku vape narkoba tersebut merupakan miliknya dan rencananya akan dijual dengan harga sekitar Rp.2.150.000 per bungkus. Ia juga mengaku, memperoleh barang tersebut dari seorang pria berinisial DDA, yang kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

“Ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang kami dapatkan. Kami sedang kembangkan kasus ini, terutama untuk menangkap pemasok vape narkoba dari pelaku, tim sedang bekerja,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Selain mengungkap peredaran vape narkoba, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 250 pengunjung tempat hiburan malam tersebut. Dari hasil tes urine, tiga orang pengunjung terdiri dari dua pria dan satu perempuan dinyatakan positif narkoba.

“Bersama tim gabungan, kami kemudian melakukan pemeriksaan urine terhadap 250 pengunjung. Hasilnya, kami temukan ada 3 pengunjung yang positif narkoba. Ini juga akan kami kembangkan,” tambah Rafli.

Guna kepentingan penyidikan, THM Helen’s Night Mart saat ini disegel pihak yang berwajib, dan telah dipasangi garis polisi. 

[ REDAKTUR : HADI ]

Terungkapnya praktek jual beli narkoba memanfaatkan warnet sebagai tempat transaksi, setelah Polisi meringkus DA (29) warga Jalan Sei Kambing, Kec.Medan Sunggal di depan warnet, dengan barang bukti satu paket narkotika sabu seberat 0,16 gram.

Saat ditangkap, DA mengaku mendapat narkoba dari seseorang yang berada di dalam warnet, yang menyamar sebagai pengunjung warnet.

Petugas, kemudian melakukan penangkapan terhadap pemasok narkoba yakni DD (46) warga Jalan Flamboyan Raya, Kec.Medan Selayang.

“Tersangka kedua yang kami tangkap di dalam warnet, memang selalu menggunakan warnet sebagai tempat transaksi. Tersangka, biasa menyimpan narkoba ke dalam botol hitam untuk menyamarkan narkoba,” ucap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Sabtu (1/8/2026) pagi.

Dari tangan tersangka kedua, petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 0,41 gram dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan. Petugas, juga menyita botol hitam yang digunakan sebagai wadah kamuflase, yang selama ini selalu digunakan tersangka dalam melakukan transaksi narkoba di dalam warnet.

“Kami masih mengembangkan kasus ini, tentunya pemasok narkoba kepada para tersangka dalam pengejaran kami, dan kami pastikan akan kami ringkus,” pungkas Rafli. 

[ REDAKTUR : HADI ]

Dengan bebasnya peredaran sabu-sabu dilokasi itu, masyarakat pun mengaku sangat resah dan ketakutan karena sangat berdampak buruk pada anak-anak remaja hingga bapak-bapak sekitar.

Keresahan ini disampaikan langsung warga Pekan Jumat, Kecamatan Percut Sei Tuan yang enggan menyebutkan namanya dengan inisial AM (45) kepada wartawan, Jumat (30/7/2026).

"Sudah bertahun-tahun peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Pekan Jumat ini bang sampai saat belum ada tindakan tegas dari kepolisian (Polsek Medan Tembung). Warga setempat sudah sangat resah tapi tak berdaya dalam bertindak takut diteror dan diserang sama bandarnya (DN)," ungkap AM dengan nada bergetar.

"Setiap hari kami (warga setempat) selalu dihantui ketakutan karena sering kemalingan, rumah dibongkar itu semua dampak daripada bebasnya sabu-sabu, itu bang," tambahnya.

Ia berharap Polrestabes Medan dan Polda Sumut untuk turun langsung menggerebek dan membumihanguskan barak-barak narkoba di kawasan Pekan Jumat serta menangkap bandar narkobanya.

"Kami sangat berharap Polrestabes Medan dan Polda Sumut untuk turun langsung menggerebek serta menangkap bandar sabu nya bang, supaya situasi Kamtibmas di daerah kami ini aman dan nyaman. Anak-anak kami pun tidak terkontaminasi dengan namanya narkoba. Karena narkoba ini bang merusak generasi penerus," harapnya mengakhiri.

Terpisah, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Taringan melalui Kanit Reskrimnya Iptu Parulian Sitanggang saat dikonfirmasi terkait bebasnya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Pekan Jumat, Kecamatan Percut Sei Tuan mengatakan terimakasih atas informasinya.

"Terimakasih infonya ya bg," jawab Iptu Parulian singkat.

[ REDAKTUR : HADI ]

Kuat dugaan antara AK (pemilik togel) dengan pihak kepolisian Polresta Deliserdang sudah kongkalikong dalam mensukseskan aktivitas haram tersebut. Buktinya, Polresta Deliserdang terkesan ada pembiaran beroperasinya judi togel milik AK meski masyarakat sudah sangat resah. 

Demikian disampaikan warga Deliserdang berinisial JS (40) kepada wartawan, Jumat (31/7/2026) siang. 

JS menyebutkan, judi togel milik AK telah menjamur di wilayah hukum Polresta Deliserdang yakni di Kecamatan Namorambe, Sibiru-Biru, Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa.

"Judi togel milik AK sekarang yang menguasai wilkum Polresta Deliserdang pak. Mana pernah digerebek polisi itu sampai saat ini eksis beroperasi," sebut JS.

Lanjut, JS menerangkan, bahwa setiap lokasi judi togel milik AK tidak sulit untuk ditemukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kalau memang ada nyali polisi (Polresta Deliserdang) untuk menggerebek atau berantas judi togel milik AK tidak sulit untuk menemukan lokasinya. Karena hampir di setiap warung atau kedai kopi yang ada di Kabupaten Deliserdang khususnya wilkum Polresta Deliserdang pasti tersedia togel milik AK," terangnya.

"Yang ianya, kuat dugaan kita bahwa AK sudah ada kongkalikong dengan pihak Polresta Deliserdang. Makanya dibiarkan beroperasi meski masyarakat sudah resah," pungkasnya.

Terpisah, Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK ketika dikonfirmasi via seluler terkait judi togel diduga milik AK menjamur dan bebas beroperasi di wilayah hukum Polresta Deliserdang, hingga berita ini ditayangkan belum menjawab.

[ REDAKTUR : HADI ]

Operasi gabungan Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru, berlangsung pada 9 Juli 2026 lalu.

Penyelidikan dalam sepekan, berbuah hasil usai sebuah rumah di Jalan Antariksa, Gang Makruf Ujung, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia berhasil disentuh karena didalamnya terdapat 5 bungkus narkotika jenis sabu seberat 5 kilogram.

“Dalam kasus ini ada satu pelaku yang kami ringkus yakni EG (45) atau yang biasa dipanggil ‘Gondrong’. Pelaku ini, bagian dari sindikat narkoba jaringan Cina - Malaysia - Indonesia,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Jumat (31/7/2026) siang.

Rafli menambahkan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil join operasi antara Satresnarkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru. Pengungkapan tidak terlepas dari hasil penyelidikan yang dilakukan selama sepekan terakhir, sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

“Ini merupakan hasil join operasi kami, kerja keras tim di lapangan akhirnya berbuah manis karena kita berhasil menggerebek gudang penyimpanan narkoba ini. Untuk narkoba, kami duga ini akan diedarkan di kota Medan, dan beberapa kota lain di sekitar kota Medan,” tambah Rafli.

Dalam kasus ini, tim gabungan kini sedang mengejar satu pelaku lagi berinisial R, yang diduga sebagai pemasok narkoba kepada pelaku.

Tim gabungan, memastikan akan meringkus R dimana pun berada, karena sindikat para pelaku diduga sudah berulang kali melakukan kejahatan narkoba.

“Hingga kini tim masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kasus ini secara utuh, kami pastikan tim gabungan tetap terus bekerja dan akan meringkus setiap pelaku narkoba meskipun mereka memiliki beragam cara dalam mengkamuflasekan kegiatannya,” pungkas Rafli. 

[ REDAKTUR : HADI ]

"Perkembangan penanganan perkara terkait perkara Penganiayaan dengan Saksi Korban / Pelapor bernama Lamria Manullang dan dengan Terlapor Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Rasiden Damanik dan Isterinya, Masro Nainggolan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 Penyidik telah melakukan pemeriksaan interogasi secara Konfrontir langsung terhadap Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi dan didampingi para PH," ujarnya, Selasa (14/7/2026) lalu.

"Rencana tindak lanjut adalah akan melaksanakan gelar perkara untuk menyimpulkan hasil penyelidikan. Bilamana ada perkembangan akan kita sampaikan," imbuhnya.

Namun kenyataan berbicara lain. Hari berganti minggu, tak ada langkah nyata, tak ada kejelasan. Kelambanan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran tegas terhadap Pasal 108 KUHAP yang mewajibkan aparat segera memproses setiap laporan yang masuk, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Kami sudah berbicara dengan baik, kami sudah menghormati prosedur. Tapi yang kami dapat hanyalah kebohongan berbalut kata-kata resmi. Ini bukan kelalaian, ini adalah dugaan persekongkolan yang direncanakan agar perkara ini mati perlahan. Polres Dairi seolah takut menyentuh anggota dewan, padahal korban hanya rakyat kecil yang meminta haknya dihormati,” tegas Abdi Manullang dengan nada yang tak lagi sabar.

Ia menegaskan tak akan membiarkan keadilan dipermainkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, kelalaian penyidikan, hingga dugaan persekongkolan ini secara resmi ke Bidang Propam dan Wasidik Polda Sumatera Utara.

“Kami ingin buktikan: apakah di negara ini hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kuasa? Atau aparat penegak hukum benar-benar berdiri tegak tanpa memandang siapa yang menjadi tersangka?” tandasnya.

[Redaktur:Roy]

BEM Nusantara Sumatera Utara menilai persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara merupakan tantangan serius yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan mahasiswa.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan narkoba sebelumnya juga telah disampaikan melalui kerja sama dengan BNNP Sumatera Utara.

Dalam agenda yang berlangsung di Yogyakarta, BEM Nusantara Sumatera Utara mendorong agar isu narkoba di daerah Sumatera Utara menjadi perhatian bersama di tingkat nasional. Organisasi ini berharap lahir langkah-langkah konkret berupa penguatan pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika.

BEM Nusantara Sumut juga mengajak seluruh elemen mahasiswa di Indonesia untuk bersama-sama mengawal upaya pemberantasan narkoba sebagai gerakan nasional demi menyelamatkan generasi muda Indonesia.

Kepada wartawan, kordinator Daerah Bem Nusantara Daerah Sumatera Utara Yogi Mahendra menyatakan dengan tegas siap mendukung dalam pemberantasan narkoba.

"Kami mendukung setiap langkah yang berpihak pada penyelamatan generasi muda dari ancaman narkoba. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa agar Sumatera Utara dan Indonesia terbebas dari bahaya narkotika," tegas Yogi Mahendra, Kamis (30/7/2026).

BEM Nusantara Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta masa depan generasi muda Indonesia.

[ REDAKTUR : HADI ]

Nasib malang itu dialami salah seorang Driver ojek online (Ojol), saat hendak menjemput calon penumpang malah menjadi korban Pencurian Dengan Pemberatan di Jalan Prima GG. Melati IV, Desa Tembung, Kec. Percut Seituan, Kab. Deli Serdang pada hari minggu tanggal 26 juli 2026 sekira pukul 23.00 WIB. 

Diceritakan Bagus Prayoga (korban) warga Jalan Bromo GG. Satia Blok B No.3, Kec. Medan Denai saat di depan Polrestabes Medan, Rabu (29/7/2016) malam. Saat itu pria berusia 32 tahun tersebut sedang menjemput calon penumpang Ojol di Jalan Prima GG. Melati IV, Desa Tembung, Kec. Percut Seituan, kemudian korban didatangi dua orang pria sambil menanyakan kepada korban "bang mau kemana?, lalu korban menjawab "mau menjemput penumpang". Tiba-tiba kedua pria itu langsung mendorong korban hingga terjatuh dan langsung memukuli korban dengan membabibuta, kemudian korban mengambil kunci sepeda motor Honda Vario BK 3795 AHV dan meninggalkan sepeda motor miliknya dalam keadaan stang terkunci.

"Awalnya dua orang pelaku yang mendatangi ku, gak lama kawan-kawan kedua pelaku yang berkisar 10 orang datang sambil membawa kayu dan batu mau menghajar ku bang, lalu aku langsung menghindar dan meninggalkan sepeda motor ku dalam keadaan stang terkunci," ungkap korban.

Lanjut Driver Ojol itu mengungkapkan, lalu para pelaku membawa sepeda motor korban dalam keadaan stang terkunci dengan cara di gotong rame-rame. Anehnya, kondisi warga saat itu sedang ramai dan satupun warga tidak ada yang berani membantunya maupun mengagalkan saat peristiwa Pencurian dan pemberatan itu terjadi. "Kami takut membantu bang, nanti kami rumah kami dilempari orang itu," ucap Bagus menirukan ucapan warga sekitar.

Usai menguasai sepeda motor korban, kemudian para pelaku meninggalkan begitu saja dilokasi kejadian. Merasa telah menjadi korban Pencurian Dengan Pemberatan, lalu korban mendatangi Polsek Medan Tembung untuk membuat laporan Polisi. Akibat peristiwa itu korban mengalami kehilangan sepeda motor Vario BK 3795 AHV dan kerugian ditaksir sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupia).

Karena merasa laporan rekan sesama Ojol lambat ditangani, kemudian, puluhan Driver Ojol yang tergabung dalam komunitas dan solidaritas Ojol mendatangi Mapolsek Medan Tembung untuk meminta personil Polsek Medan Tembung segera turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pengerebekan, karena korban merasa pelaku berikut sepeda motornya masih berada di lokasi kejadian. Namun salah personil Polsek Medan Tembung mengaku pihaknya tidak berani turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pengerebekan. "Kami takut melakukan pengerebekan dengan kondisi personil kami yang ada saat ini, mesti dengan kekuatan penuh untuk melakukan pengerebekan ke lokasi kejadian," ujar Bagus menirukan ucapan salah seorang anggota Polsek Medan Tembung saat berada di Polsek Medan Tembung, Rabu (29/7/2026).

Merasa tidak mendapat respon yang memuaskan, lalu puluhan Driver Ojol yang tergabung dalam komunitas dan solidaritas Ojol mendatangi (menggeruduk) Mapolrestabes Medan untuk meminta kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, S.I.K., M.H untuk menurunkan anggotanya agar bersama-sama dengan mereka (Ojol) turun ke lokasi kejadian guna melakukan pengerebekan. 

Menanggapi permintaan puluhan Driver Ojol tersebut, Kasat Intelkam Polrestabes Medan Kompol Lengkap Suherman Siregar, S.H., M.H menyampaikan korban bersabar laporan tetap di proses jika 2 (dua) alat bukti terpenuhi.

"Saya berharap kepada rekan-rekan sekalian bersabar, proses laporan korban dilakukan secara bertahap, terkecuali pelaku tadi telah diamankan, bisa langsung diserahkan ke Polsek Medan Tembung gunakan proses langsung dan menunggu waktu lama," ujar Kasat Intelkam Polrestabes Medan di hadapan Driver Ojol.

Lengkap Suherman menegaskan pihaknya telah menurunkan personil JCS untuk turun ke lokasi kejadian, serta telah menghubungi Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung Iptu Parulian Sitanggang untuk menemani beberapa Driver Ojol turun langsung melakukan cek ke lokasi kejadian dan jika ada menemukan di lokasi langsung diamankan. 

Mendapat tanggapan dari Polrestabes Medan akhirnya puluhan Driver Ojol tersebut membentuk untuk menemani petugas dalam melakukan pengintaian terhadap para pelaku sembari membubarkan diri. 

[ REDAKTUR : HADI ]

Berbekal hasil penyelidikan yang dilakukan personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan, ditemukan adanya sarang narkoba di balik semak belukar bantaran sungai kawasan Klambir V Medan, tim gabungan Polrestabes Medan pun bergerak melakukan penggerebekan.

Medan sulit dan terjal menuju barak narkoba, menjadi penghambat petugas tiba di lokasi penggerebekan dengan cepat. Hal ini pun, kemudian dimanfaatkan beberapa pelaku, yang melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.

“Ada beberapa pelaku yang kabur dengan melompat ke sungai, akses menuju lokasi ini juga tidak mudah karena kita harus melewati semak belukar dan jalan setapak. Namun, kami tetap berhasil meringkus pengedar narkoba di barak ini berinisial FS,” ungkap Kasatreskoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Rabu (29/7/2026). 

Dalam penggerebekan, selain meringkus satu pengedar, petugas juga menemukan satu paket narkotika jenis sabu, puluhan alat hisap, ratusan plastik klip, dan sejumlah uang.

Petugas, juga menghancurkan serta membakar seluruh barak narkoba, agar praktek serupa tidak terulang.

“Barak kami bumihanguskan agar tidak adalagi praktek serupa di tempat ini,” tambah Rafli.

Saat penggerebekan, petugas sempat mendapat hadangan warga. Puluhan warga, meminta petugas melepaskan pengedar narkoba yang ditangkap. Namun, petugas tak bergeming, dan memilih tetap membawa pengedar narkoba yang sebelumnya sudah ditangkap.

Petugas, menggunakan cara persuasif dan humanis, meskipun mendapat provokasi dari warga.

“Kami sempat dihadang warga, namun kami pastikan tidak akan ada kompromi untuk segala tindakan yang menghalang - halangi petugas dalam penindakan hukum,” pungkas Rafli. 

[ REDAKTUR : HADI ]

"Semua bukti dan saksi sudah jelas. Tapi mengapa hanya satu orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka, AP. Sedangkan seseorang lainnya tidak ditetapkan tersangka. Untuk itu kami minta Polrestabes transparan dalam menangani kasus ini," ungkap Farid Faturahman Sinaga, SH, MH didampingi Vicky Geraldo Adyaksa, SH, MH, pada wartawan, Rabu (29/7/2026). 

Kecewa terhadap kinerja penyidik Reskrim Polsek Medan Area yang dinilai kurang transparan dalam menangani kasus ini, Tim Kuasa Hukum kembali melayangkan surat permohonan Gelar Perkara Khusus / Gelar Perkara Ulang.

"Adapun permohonan ini kami ajukan didasari atas keberatan kami terhadap hasil gelar perkara dari Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor, B/321/VII/Res. 1.6/2026/Reskrim tertanggal 17 Juli 2026," sebutnya. 

Tim Kuasa Hukum meyakini kalau pelaku, JN sudah memenuhi unsur 2 alat bukti dan saksi untuk dijadikan tersangka. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk tidak menetapkan JN sebagai tersangka. 

Lebih jauh, kasus dugaan penganiayaan yang dialami korban, Hapif N yang juga  Kepala SPPG Tegal Sari Mandala II,  Kecamatan Medan Denai oleh pelaku  yang diduga merupakan Pengurus  Yayasan Rang Minang Asli, AP dan JN teregister dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/180/IV/2026/SPKT/Polsek Medan Area /Polrestabes  Medan/Polda Sumatera  Utara, tertanggal 1 April 2026, di Polsek  Medan Area. 

Kejadian bermula saat korban yang diduga difitnah pihak oleh Yayasan tidak terima atas tudingan tersebut. Korban yang merasa tidak terima dan menyangkal tudingan para pelaku sempat beradu argumen. Adu mulut pun tak terhindarkan, pelaku  AP yang terpancing emosi langsung mencekik leher korban. Bukan sekali, pelaku, AP bahkan sampai 3 kali mencekik leher korban. Sedangkan pelaku, JN mencolok mata korban dan mengakibatkan mata korban meradang (memerah). Semua peristiwa penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku, AP dan JN terekam jelas dalam kamera CCTV. 

"Karena kurangnya transparansi penyidik dalam menangani kasus ini, Tim Kuasa Hukum menduga ada tawar-menawar dalam penanganan kasus ini. Untuk itu kami minta Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH agar mengatensi kasus ini dan lebih profesional, juga dikabulkan permohonan gelar perkara khusus," tukasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Kasus tersebut bermula dari insiden yang terjadi di Jalan Tapanuli, Kecamatan Medan Barat, pada Jumat (5/6/2026). Robin melaporkan AT ke Polrestabes Medan dengan tuduhan dugaan penganiayaan secara bersama - sama yang diduga dilakukan AT bersama anak dan istrinya. Yang diduga terjadi setelah keduanya terlibat perselisihan yang dipicu saat kendaraan korban berpapasan dengan AT di depan rumah terlapor.

Menurut keterangan pelapor, perselisihan bermula ketika mobil yang dikendarainya melintasi polisi tidur sehingga mengeluarkan suara yang diduga memicu emosi terlapor.

Cekcok kemudian terjadi dan pelapor mengaku mengalami tindakan kekerasan yang menyebabkan luka memar pada wajah dan lengan. Robin juga menyebut dirinya kembali didatangi keluarga terlapor sesampainya di rumah.

Laporan tersebut kemudian diproses oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Dalam perkembangannya, penyidik telah meningkatkan penanganan perkara penganiayaan secara bersama - sama dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan tindak pidana yang perlu didalami lebih lanjut.

Dengan ditingkatkan kasus ini ke tahap penyidikan, Polisi pun telah menetapkan AT sebagai tersangka. AT sendiri, sudah diperiksa Polisi dalam statusnya sebagai tersangka.

“Yang bersangkutan sudah tersangka,” ungkap Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, Rabu (29/7/2026) siang.

Namun, Adrian belum mengungkap apakah AT telah ditahan usai diperiksa sebagai tersangka atau tidak. Adrian, menyebut jika kasus yang sempat menjadi perhatian publik akan disampaikan secara resmi dalam press rilis.

“Detailnya akan kami sampaikan, mohon bersabar,” pungkas Adrian. 

[ REDAKTUR : HADI ]

Dalam kesempatan itu juga, para alumni membahas rencana akan melaksanakan 'Reuni Akbar 2026' lintas alumni sekaligus minta izin dari pihak sekolah tersebut. 

"Kunjungan ataupun kedatangan kami ke sekolah (SD S YAPSI) ini, merupakan kami alumni dari sekolah ini untuk minta izin kepada kepala sekolah dan guru-guru kami yang ada di sekolah ini, rencana kami untuk mengadakan acara reuni Akbar. Kami sudah ketemu dengan kepala sekolah dan guru-guru, ternyata kami diizinkan dan didukung untuk mengadakan Reuni Akbar," ungkap Ismuhar Agusri Nasution didampingi para alumni pada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Ismuhar menyampaikan, dalam waktu dekat ini akan langsung mengadakan rapat untuk membentuk suatu kepanitiaan dalam menyelenggarakan acara Reuni Akbar.

"Karena kami sudah bertemu dengan kepala sekolah dan mengizinkan kegiatan ini. Setelah ini kami akan membentuk kepanitiaan dan target kami di akhir tahun ini Reuni Akbar sudah harus terlaksanakan," terangnya.

Ia juga menerangkan tujuan dan harapan daripada kegiatan Reuni Akbar ini untuk mempererat hubungan para alumni.

"Harapan kami untuk kedepannya lebih mempererat silaturahmi para alumni dan untuk memberi semangat kepada anak-anak kami generasi penerus kedepannya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Swasta YAPSI, Kardi Berutu, S.Pd sangat terharu dan mengucapkan terimakasih atas kedatangan para alumni dan siap  mendukung kegiatan Reuni Akbar yang akan diselenggarakan.

"Iya pertama tentunya kami ucapkan selamat datang lah buat orang-orang tua kami, bapak-bapak kami dan senior-senior kami sebagai perwakilan lintas alumni dalam rangka akan melaksanakan Reuni Akbar yang rencananya akan dilaksanakan di sekolah ini. Jadi tentu, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan  begitu juga dengan seluruh guru-guru sekolah pasti sangat senang bahkan dari yayasan juga pasti siap mendukung penuh," tandasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Kepada WahanaNews.co, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring via WhatsApp menyampaikan bahwa adanya dugaan pemerasan tersebut adalah tidak benar.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, bahwa tidak ada dan tidak benar adanya pemerasan oleh KPR kepada Narapidana MS seperti yang di sampaikan sebelum nya," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Loviga juga menjelaskan bahwa MS sudah bebas secara integrasi PB, ia juga membenarkan bahwa MS pernah ditahan di rutan Sidikalang dan telah dipindahkan ke rutan Kabanjahe.

"Untuk WBP MS, pernah di tahan di Rutan Sidikalang, di pindah/mutasi ke Rutan Kabanjahe, dan sekarang sudah bebas secara integrasi PB pada bulan April 2026," jelasnya.

"Data yang kami dapat MS melakukan pelanggaran syarat khusus, sudah 3 kali berturut-turut tidak melapor ke Pos Bapas setelah bebas PB," imbuhnya.

Ia juga meminta agar MS melakukan upaya hukum, namun jika tak mendasar oknum KPR tersebut juga akan mengambil langkah hukum.

"Terkait dugaan pemerasan itu, saya harapkan yang bersangkutan silahkan melakukan upaya hukum.
Bila tidak mendasar, Personal(KPR) juga akan mengambil langka Hukum terkait hal ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

Hal itu diungkap mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan, pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

Surat peringatan itu diberikan ketika dugaan proses pembangunan proyek telah lebih dahulu berlangsung.

"Bangunan ruko di Jalan Ibrahim Umar sudah kita kasih surat peringatan pertama," kata Kepala Tim Pengawasan Dinas Perkim Cikataru Kota Medan Hafiz, kepada wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Medan, Senin (27/7/2026).

Menurut Hafiz, surat peringatan tersebut berisi kewajiban agar pihak pengelola segera melengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku di Kota Medan. Namun, ia tidak menjelaskan batas waktu yang diberikan kepada pengembang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hafiz hanya menyebut surat itu telah disampaikan pada Jumat, 24 Juli 2026.

Saat ditanya alasan Dinas Perkim Cikataru baru menerbitkan surat peringatan setelah pembangunan berjalan, Hafiz tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya mengulang bahwa surat peringatan telah diterbitkan.

"Kan itu sudah ada surat peringatannya," ujarnya singkat.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Dr Afri Rizki Lubis mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pengembang Wins Square untuk meminta penjelasan terkait proyek tersebut.

Awalnya, Afri sempat meminta wartawan menyebutkan nama pengembang yang dimaksud. Setelah dipastikan proyek tersebut adalah Wins Square, ia menyatakan Komisi IV akan segera menjadwalkan pemanggilan.

"Nanti segera kita panggil bersama Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Satpol PP, Dinas PMPTSP, dan Dinas Perkim Cikataru," tegas Afri.

[ REDAKTUR : HADI ]

Pengungkapan yang dilakukan personel Unit 2 Satreskrim Polrestabes Medan, berawal dari ditangkapnya HS (19) warga Jalan Tenggiri Raya, Kec.Medan Labuhan di Jalan Rawe V, Kec.Medan Labuhan.

Saat ditangkap, petugas menyita 3 butir pil ekstasi dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba.

Pada saat diperiksa, HS mengaku mendapat narkoba dari JD (25) yang tinggal di rumah kos yang berada di Jalan Rawe II, Kecamatan Medan Labuhan.

“Dari JD kami temukan sejumlah barang bukti, mulai dari 3 paket sabu, 188 butir pil ekstasi, hingga 6 kg ganja dalam jumlah besar,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (27/7/2026) sore.

Para pelaku, merupakan pemasok narkoba ke sejumlah daerah di Indonesia, dan kerap memanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman paket, dengan mengakumulasikan narkoba seolah - olah barang elektronik maupun spare part kendaraan.

“Modus operandi pelaku ini mengirimkan narkoba ke sejumlah daerah atau antar pulau, dengan menuliskan paket yang dikirim merupakan barang elektronik atau spare part. Untuk menyamarkan berat narkoba yang dikirim agar menyerupai dengan barang elektronik atau spare part, pelaku memasukkan batu ke dalam narkoba,” tambah Rafli.

Dalam prakteknya, para pelaku sudah menjalankan bisnis haramnya selama setahun terakhir. Dalam satu bulan, pelaku biasa melakukan pengiriman sebanyak 10 kali, dengan daerah terbanyak di Indonesia Timur.

“Mereka ini sudah satu tahun terakhir beroperasi, dalam satu bulan memasok narkoba setidaknya 10 kali ke sejumlah daerah,” terang Rafli.

Rafli menegaskan, pihaknya kini sedang mengejar satu pelaku lagi, yang berperan sebagai pemasok narkoba kepada para pelaku. Hal ini dilakukan, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, dari sindikat pemasok narkoba antar pulau ini.

“Bagaimana pun pelaku berkamuflase, kami pastikan kami akan menemukan cara untuk mengungkapnya,” pungkasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Seorang pelaku yang diamankan itu merupakan residivis spesialis bongkar rumah bernama Ramadan (36) warga Jalan Pelajar, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan SH, melalui Kanit Reskrimnya, Iptu Poltak M Tambunan SH MH, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan daripada korban pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 sekira pukul 08.00 Wib mendatangi bengkel las nya di Jalan Jati 2. Saat tiba di lokasi korban melihat besi-besi yang hendak di las sudah tidak ada didalam gudang bengkel (telah diambil pelaku). Korban merasa keberatan dan dirugikan langsung membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Kota.

"Merasa keberatan korban pun membuat laporan di Polsek Medan Kota. Kerugian korban ditaksir sebesar Rp 2 juta lima ratus ribu," sebut Poltak, Senin (27/7/2026).

Poltak menjelaskan, penangkapan pelaku didasari LP korban dan informasi dari masyarakat bahwa pelaku (Ramadan) memang melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian petugas menerima informasi bahwa pelaku tengah berada di seputaran Jalan Bahagia.

"Pada hari Minggu (26/7/2026) sekira pukul 01.30 Wib, kita mendapatkan informasi pelaku tengah berada di Jalan Bahagia. Selanjutnya, tim langsung mengamankan Ramadan (pelaku) sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian pelaku kita boyong ke Mako Polsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya mencuri besi plat bersama dengan temannya berinisial K dengan menggunakan becak motor," bebernya.

Poltak juga menegaskan, pelaku merupakan residivis spesial pencurian dan sudah 2 kali masuk penjara (menjalani hukuman).

"Ramadan (pelaku) yang kita amankan merupakan residivis dengan kasus yang serupa yaitu pencurian. Besi yang dicuri pelaku kemudian dijual ke tukang botot di daerah Mandala seharga Rp 400 ribu dan uang hasil penjualannya dibagi dua bersama temannya untuk foya-foya," tegasnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan (curat).

[ REDAKTUR : HADI ]

Tak hanya peredaran narkoba, praktik perjudian seperti tembak ikan dan mesin dindong juga disebut-sebut marak dikawasan tersebut.

Demikian disampaikan warga sekitar berinisial IR (40) kepada wartawan di Medan, Sabtu (25/7/2026).

"Sepertinya Polsek Medan Tembung diduga tidak mampu memberantas peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan perjudian di Pekan Jumat ini bang. Buktinya, sampai saat ini masih tetap beroperasi meski masyarakat sudah sangat resah," sebut IR dengan nada kesal.

Menurutnya, penggerebekan yang sebelumnya dilakukan Polsek Medan Tembung di Pekan Jumat ini hanyalah penindakan formalitas (tidak serius membumihanguskan).

"Penggerebekan yang sebelumnya dilakukan Polsek Medan Tembung itu  terkesan formalitas bang, buktinya aktivitas tetap beroperasi sampai detik ini," ujarnya.

"Kalau memang serius berantas, ditangkaplah bandar sabu nya. Ini yang selalu diamankan hanya pemakai sabu. Bandarnya ditangkap baru mantap," tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan SH.MH, saat dikonfirmasi via seluler terkait judi dan peredaran narkoba bebas berlangsung di Pekan Jumat, Kecamatan Percut Sei Tuan, belum merespon hingga berita ini ditayangkan.

[ REDAKTUR : HADI ]

Selain peredaran Narkoba dan miras di THM Grand Fix, massa juga menyoroti jam operasional yang diduga melanggar aturan serta izin bangunannya.

"Dalam aksi unjuk rasa hari ini, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah meminta Polrestabes Medan agar segera mengusut tuntas serta menindak tegas dugaan peredaran narkoba dan miras di THM Grand Fix Polonia," ungkap  Tahan Erwin Silaen selaku presiden Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Lebih lanjut, Tahan menilai bahwa berdasarkan hasil analisis, penelusuran lapangan serta informasi yang berkembang di tengah masyarakat, pihaknya menemukan banyak pelanggaran seperti izin bangunan dan operasional THM Grand Fix Polonia serta menkonsumsi obat-obat terlarang (ekstasi).

"Kami melihat hasil dari lapangan dan kami juga sudah tinjau langsung ke THM tersebut, memang digunakan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang dan juga sering terjadinya kerusuhan antar sesama pengunjung. Untuk itu, kami meminta Kapolrestabes Medan segera melakukan penyelidikan dan turun langsung ke THM Grand Fix Polonia agar ini semua ditemukan dan terbuka untuk seluruh publik bahwasanya THM itu memang sangat-sangat tidak layak beroperasi dan juga harus tutup secara permanen," tegasnya.

"Kami tidak menemukan adanya ketaatan aturan terhadap pemerintah yang dimana tidak adanya izin atas pembangunan tempat tersebut. Dan sudah pasti melanggar jam operasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah," tambahnya.

Pihaknya juga menyatakan akan mengawal persoalan ini terus guna menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kita Medan aman dan nyaman.

"Kita mendukung penuh dan mengapresiasi Polrestabes Medan dalam memberantas segala bentuk kejahatan, seperti peredaran narkoba dan lain-lain. Supaya tercipta nya Kamtibmas aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat khususnya di kota Medan," imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Tahan, pihaknya berharap Kapolrestabes Medan mendengarkan aspirasi daripada mahasiswa untuk mengusut tuntas dugaan-dugaan peredaran narkoba di THM Grand Fix Polonia.

"Harapan kita, Kapolrestabes Medan segera mengusut tuntas dugaan peredaran narkoba di THM Grand Fix Polonia serta menutupnya secara permanen," harapnya mengakhiri.

[ REDAKTUR : HADI ]

Camat Medan Perjuangan, Ika Handayani Tarigan, S.STP saat dihubungi wartawan, Rabu (22/7/2026) membenarkan bahwa bangunan property 'Wins Square' tersebut belum memiliki PBG dan masih dalam proses pengurusan.

"Ini jawaban mereka bg. 'Tadi sudah kubicarakan sm pemiliknya, PBG nya masih dalam pengurusan'. Udh dimohonkan PBG nya ya bg sip," sebut Camat Medan Perjuangan.

"Iya bg..kita tunggu aja..makasih bg untuk infonya," tambahnya.

Terpantau dilokasi, pengerjaan bangunan seperti pemasangan pondasi hingga tembok keliling tengah berlangsung tanpa ada hambatan atau himbauan dari instansi berwenang.

Seorang pekerja saat ditemui di lokasi mengaku belum mengetahui terkait kelengkapan izin PBG nya.

"Kami disini hanya pekerja bang, mengenai izin PBG nya kami tidak tau. Intinya kami disini hanya sebagai pekerja bang. Kalau misalkan kami di suruh berhenti bekerja yah berhentilah bang. Karena kami hanya sebatas pekerja tidak ada urusan dengan izin PBG nya," ungkap pekerja. 

Saat ditanya siapa nama pemilik bangunannya, ia (pekerja) menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pengawas (humas) bangunannya bernama "SAMSU***". 

"Mengenai pemilik bangunan atau PBG nya, orang bang jumpai saja pengawas (humas) namanya SAMSU***. Karena beliau yang tau dan dia humasnya," tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada terlihat plang PBG di property 'Wins Square' tersebut dan aktifitas tetap berlangsung.

[ REDAKTUR : HADI ]

Yuni warga sekitar kepada wartawan mengatakan aktivitas judol tersebut ramai dikunjungi para pemain mulai dari sore hari hingga tengah malam setiap hari.

"Setiap hari beroperasi itu bang judi onlinenya, modus aja itu warnet. Ramai pemainnya mulai dari sore hari hingga tengah malam bang setiap hari. Kalau sudah penuh pemain pintu lokasi judolnya di tutup untuk mengelabui adanya aktivitas haram tersebut," ungkap Yuni, Minggu (19/7/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa bulan lalu pihak kepolisian yakni Polsek Medan Timur melakukan penggerebekan, dua orang yang merupakan pekerja judolnya diamankan dari lokasi tersebut.

"Sebelumnya pihak Polsek Medan Timur sudah melakukan penggerebekan di lokasi judol tersebut, dua orang berhasil diamankan. Namun, mulai dari penggerebekan itu hingga saat ini polisi tidak menutup lokasi tersebut dan sampai saat ini tetap beroperasi," sebutnya.

Yuni berharap pihak Polrestabes Medan agar segera menindak tegas dan menutup secara permanen lokasi judi online yang berkedok warnet di Jalan Rakyat, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan tersebut.

"Kita berharap pihak Polrestabes Medan yang turun langsung menggerebek lokasi judol itu bang. Karena kami warga sekitar sudah sangat resah dengan keberadaan dan aktifitas perjudian online yang berkedok warnet itu bang. Supaya anak-anak remaja disini tidak terpengaruh ataupun terkontaminasi perjudian online modus warnet," harapnya mengakhiri.

Terpisah, Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Menimbul Butar-Butar SH, ketika dikonfirmasi via seluler mengatakan terimakasih atas informasinya.

"Makasih infonya pak," kata Kapolsek Medan Timur singkat menjawab konfirmasi awak media.

[ REDAKTUR : HADI ]

Informasi penahanan keduanya disampaikan langsung oleh kuasa hukum korban Juhenry, S.H., M.H. Menurut Juhenry  bahwa proses hukum ini tidak mudah dan penuh lika liku dan terkesan berbelit-belit seperti drama yang penuh dengan episode karena adanya dugaan intervensi.

"Ya benar, klien kami mendapatkan informasi bahwa HL dan TJF sudah berada di balik jeruji besi. Perjalanan kasus ini sangat berliku dan diduga dilindungi oleh oknum lainnya selain Oknum AS ( Penyidik Pembantu Reskrim Polres Singkawang ). Kami berharap ini jadi akhir dari drama panjang dan awal dari penegakan hukum yang berkeadilan sehingga perkara yang kami laporkan segera mendapatkan kepastian hukum mengingat kasus ini sudah berjalan cukup lama," ujar Juhenry kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Masyarakat Singkawang kini menunggu langkah lanjutan dari proses persidangan. Banyak warga yang mendesak agar tidak hanya para pelaku yang diproses, tetapi juga oknum yang terlibat dalam melindungi tersangka maupun turut serta dalam sindikat mafia tanah tersebut. 

"Mari kita kawal, bongkar bersama-sama menyaksikan episode selanjutnya siapa saja yang terlibat terkait kasus mafia tanah di Singkawang Selatan - Kalimantan Barat. Serta siapapun Itu  oknumnya dan kami tegaskan kami tidak akan mundur menghadapi siapapun itu bagi yang terlibat untuk diusut tuntas. (Equality Before The Law) semua sama dan  setara di hadapan hukum. Mari masyarakat Singkawang  saksikan siapa saja oknum anggota yang terlibat melindungi penjahat kelas kakap ini agar tidak ada lagi korban berikutnya. Episode selanjutnya harus dibuka seterang - terangnya, transparan agar masyarakat mengetahui, apa yang di katakan dalam program bapak Kapolri, bagi oknum polri yang terlibat diproses tidak ada yang melindungi," tegas Juhenry.

Kasus ini menuai sorotan dan menjadi perhatian utama bagi masyarakat Singkawang  mengingat  banyak mafia tanah yang meresahkan dikarenakan banyak oknum-oknum yang membekingi. Apalagi hingga saat ini Kepolisian Resort Singkawang belum memberikan  keterangan resmi terkait status  perkembangan dugaan keterlibatan oknum-oknum lainnya sehingga dikhawatirkan mafia tanah di Singkawang akan semakin membiak dan tidak ada efek jera bila terus dibiarkan. 

Publik berharap proses hukum berjalan transparan, tanpa pandang bulu, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali pulih.

[Redaktur:Roy]

Kasus ini, diungkap saat polisi mendapat informasi terkait praktek jual beli narkoba jenis happy water, yang dilakukan seorang pemuda berinisial GF (20) warga Jalan Mistar, Kecamatan Medan Petisah, pada 6 Juni 2026 lalu.

Merespon informasi masyarakat, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus GF di Jalan Sei Belutu Medan, berikut 3 pcs narkotika jenis happy water yang diduga akan dijual pelaku.

Hasil pemeriksaan awal, GF mengaku mendapat narkoba dari temannya berinisial ER (24) warga Jalan Tani Asli, Kecamatan Medan Sunggal, yang kemudian berhasil diringkus di rumahnya, berikut barang bukti 16 pcs happy water, yang disimpan pelaku di dapur rumahnya.

“Hasil interogasi awal, pelaku GF yang merupakan pegawai salah satu tempat Spa di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, kerap menjual narkoba kepada pengunjung Spa. Praktek ini dilakukan pelaku dua minggu ke belakang,” ungkap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, didampingi Wakasat Resnarkoba, Kompol Abdi Harahap, SH, dan Kanit 1 Sat Resnarkoba, AKP Ruspian, SH, MH, pada Jumat (17/7/2026) pagi.

Ditambahkan Rafli, pihak kepolisian kini sedang mengejar pemasok narkoba yang berada ditingkat atas pelaku, yang identitasnya sudah diketahui. Meskipun para pelaku narkoba terus bertransformasi dengan beragam modus, pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam, dan akan mengungkap segala bentuk peredaran narkoba, terkhusus di wilayah hukum Polrestabes Medan.

“Meskipun narkoba terus bertransformasi, tapi kami yakinkan kami akan selangkah lebih maju, untuk terus mengungkap,” pungkas Rafli. 

[ REDAKTUR : HADI ]

[Redaktur:Roy]

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo setelah dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

"Dipastikan dua orang wanita yang berada di dalam kamar korban Apriaman Lase, ditetapkan sebagai tersangka yang ditangkap petugas di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit pada hari Sabtu (11/7/2026)," ucap AKBP Adrian Risky Lubis SIK SH MH didampingi Kanit Pidum Iptu Hafiszullah, Rabu (15/7/2026).  

Kedua wanita itu juga dengan penetapan tersangka melalui Surat Perintah Penahanan (SPKT) nomor : LP/B/2953/VII/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT.

Menurut keterangan yang disampaikan, korban pertama kali terhubung dengan tersangka FR melalui aplikasi MeChat sekitar pukul 03.30 WIB hari Jumat (10/7/2026). Setelah percakapan, korban menyetujui FR untuk mendatangi penginapannya di Apartemen Sky View.

Sekitar pukul 04.20 WIB, FR datang bersama temannya JS dan bertemu korban di lobi apartemen. Ketiganya kemudian naik ke kamar nomor 26, lantai 12. Korban memilih bersamanya JS, sehingga FR meminta uang cancel sebesar Rp400 ribu. Biaya untuk layanan JS ditetapkan sebesar Rp850 ribu, yang kemudian dikirim korban ke nomor rekening yang diberikan FR.

Setelah melakukan hubungan seksual selama 10 menit, korban merasa tidak puas dan meminta JS untuk menghisap kemaluannya. Setelah selesai, JS memanggil FR yang menunggu di depan kamar. Kedua tersangka kemudian meminta uang tambahan sebesar Rp4,5 juta kepada korban.

Korban menolak membayar, namun kedua tersangka terus memaksa. "Sini bang, sini uang BJ (blow job), sini lihat saldomu di handphonemu," ujar FR sambil mendekati korban. Korban menghindar dan mundur ke arah balkon, mengatakan, "Saya tidak ada uang. Kalau terus kalian minta, nanti aku loncat ini."

Setelah korban membuka pintu balkon, FR malah menghasut "Ya sudah loncat kalau berani ". Kedua tersangka kemudian keluar dari kamar, naik Grab, dan meninggalkan apartemen. Korban selanjutnya melompat dari lantai 12 dan meninggal dunia.

Informasi tambahan menunjukkan bahwa setelah kejadian, tersangka FR membuka aplikasi Dola AI untuk mencari cara menghindari penegakan hukum. Beberapa pertanyaan yang dia kirimkan antara lain:

- "Berapa lama polisi keluar berita kalau orang bunuh diri di hotel?"

- "Kalau bunuh diri berapa lama garis polisi dicabut?"

- "Kalau ada orang bunuh diri kita ada di TKP, berapa lama kita dipanggil?"

- "Gimana cara supaya tenang menghadapi nanti kalau dipanggil sebagai saksi?"

- "Udah 1 x 24 jam belum dipanggil sebagai saksi, apakah aman?"

Dalam penyelidikan awal, polisi menemukan bahwa kedua tersangka diduga telah melakukan pemerasan sebanyak 3 kali terhadap orang lain, antara lain, Bulan Maret 2026 di Hotel Four Points Medan, mendapatkan Rp1 juta, Bulan April 2026 di Hotel Grand Kanaya, mendapatkan Rp2,5 juta dan tanggal 10 Juli 2026 di Apartemen Sky View, mendapatkan Rp1,25 juta. 

Dari tersangka petugas mengamankan barang bukti masing - masing 3 unit handphone (iPhone warna perak, Vivo 1900, dan iPhone warna biru milik FR), 1 buah flashdisk berisi rekaman CCTV, baju kaos, singlet, celana boxer, sepatu, dan topi baret, uang tunai sebesar Rp1,583 juta, dompet berisi KTP korban, NPWP, STNK, kartu ATM (BRI, BNI, Mandiri), BPJS, dan tiket pesawat

Kedua tersangka telah ditahan dan diduga pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 462 KUHP yang mengatur penghasutan orang lain, untuk melakukan bunuh diri. Ancaman hukuman yang ditanggung adalah maksimal 4 tahun penjara. "Kedua pelaku sudah dijebloskan ke penjara, " tandas AKBP Adrian Risky Lubis. 

[ REDAKTUR : HADI ]

[Redaktur: Roy]

"Kata bang hafiz 'iya, sudah kami lakukan penindakan' jadi tebakan ku benar pihak Polrestabes Medan yang melakukan penggerebekan," ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kanit Pidum Iptu M. Hafizullah belum memberikan keterangan resmi secara terperinci mengenai hasil penyitaan maupun identitas tersangka.

[Redaktur:Roy]

Hal ini makin menebalkan tanda tanya besar di mana kewajiban pengawasan serta penindakan tegas Polres Pelabuhan Belawan dan tak hanya itu, publik pun kembali bertanya siapa yang melindungi bisnis ilegal tersebut, sehingga dengan bebasnya gudang itu terus beroperasi?

Sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan hal tersebut, saat melintas didepan gudang tersebut aromanya solar sangat menyengat.

"Dulu memang dia buka di daerah Gudang Kapur. Sekarang pindah ke sini. Aroma solar sangat menyengat sampai tercium jelas ke jalan siapa pun yang lewat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Lokasi baru justru makin berisiko: gudang berdiri persis berdampingan dengan rumah warga yang berjejer sangat rapat.

"Lihatlah sendiri! Kami sangat cemas jika terjadi kebakaran atau hal buruk lain. Bahan bakar sangat mudah meledak, pasti warga sekitar jadi korban pertama," tegas warga.

"Segera turun tangan! Tindak tegas dan tutup permanen tempat ini! Tempat simpan bahan berbahaya mutlak tak boleh di tengah pemukiman padat, yang ku herankan siapa yang melindungi nya sehingga bebas beroperasi?," imbuhnya.

Secara tegas perbuatan itu melanggar aturan hukum:

- Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga BBM atau LPG bersubsidi, diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar;
- Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengalihkan barang kebutuhan pokok sehingga tak diterima warga yang berhak, terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo.

[Redaktur:Roy]

Diketahui sebelumnya, tim terpadu Pemko Medan yang terdiri dari Perkim, Satpol PP, pihak Kepolisian dan Kecamatan/Kelurahan telah melakukan penindakan tegas serta himbauan untuk melengkapi izin lengkap PBG nya.

"Kita telah melakukan penindakan terhadap bangunan tersebut pada Rabu (29/4/2026) lalu bersama tim terpadu," ungkap Kasi Trantib Kecamatan Medan Tembung, Abdi Sinaga, Selasa (14/7/2026).

Ia juga menyatakan, pihaknya telah kembali menyampaikan himbauan secara lisan kepada pemilik bangunan tersebut.

"Kita sudah menindaklanjuti persoalan bangunan di Jalan Tuasan dengan menyampaikan himbauan secara lisan melalui Trantib Medan Tembung," ujarnya.

Dalam hal ini, Kadis Perkim Kota Medan, John Ester Lase dikonfirmasi via seluler belum memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan.

Diberitakan sebelumnya, bangunan mewah bebas berlangsung di Jalan Tuasan, Kecamatan Medan Tembung meski diduga tidak sesuai dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Hal ini terpantau awak media dilokasi bahwa izin yang tertera di PBG sejumlah 19 unit 3 lantai, sedangkan yang bangun 23 unit.

Meski demikian, pengerjaan bangunan tetap beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang yakni, Dinas Perkim, Satpol PP maupun pihak Kecamatan.

Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalami kerugian dan kebocoran pendapat asli daerah (PAD) dari sektor retribusi bangunan.

Mandor sekaligus pekerja saat ditemui dilokasi mengatakan agar menghubungi pengawas bangunan mengenai izin PBG nya.

"Kami tidak tahu bang soal izin bangunan, langsung tanya aja sama pengawasnya (Samsu***)," ujar salah seorang pekerja saat ditemui wartawan di lokasi, Senin (13/7/2026).

Pekerja ini juga menyatakan mengenai bangunan dipercayakan kepada pengawas yakni Samsu***. Namun saat ditanya berapa jumlah bangunan yang sedang dikerjakan, ia mengatakan berjumlah 23 unit. 

"Semuanya sekitar 23 unit bang, kalau izinnya langsung aja tanya pengawasnya," katanya mengakhiri. 

Sementara itu, salah seorang warga sekitar berinisial IS kepada wartawan mengatakan, bahwa bangunan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan yang lalu. 

"Namun, PBG bangunan itu tidak terlihat terpasang di depan bangunannya," kata IS.

[ REDAKTUR : HADI ]

"Gak bisa kami info bang hadi, Mnrt ketentuan bersifat rahasia, kami hanya bisa sampaikan ke APH berdasarkan MOU," ungkapnya.

Namun H Edwin Nasution memastikan jumlah dugaan penyelewengan anggaran dipastikan naik dari sebelumnya.

"Naik," tegasnya menutup pembicaraan.

Hingga kini belum dijelaskan seberapa besar peningkatannya, namun berkas sudah sah berada di tangan Polres Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi dugaan penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diduga diperkirakan ratusan juta melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

Meski demikian, pengerjaan bangunan tetap beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang yakni, Dinas Perkim, Satpol PP maupun pihak Kecamatan.

Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalami kerugian dan kebocoran pendapat asli daerah (PAD) dari sektor retribusi bangunan.

Mandor sekaligus pekerja saat ditemui dilokasi mengatakan agar menghubungi pengawas bangunan mengenai izin PBG nya.

"Kami tidak tahu bang soal izin bangunan, langsung tanya aja sama pengawasnya (Samsu***)," ujar salah seorang pekerja saat ditemui wartawan di lokasi, Senin (13/7/2026).

Pekerja ini juga menyatakan mengenai bangunan dipercayakan kepada pengawas yakni Samsu***. Namun saat ditanya berapa jumlah bangunan yang sedang dikerjakan, ia mengatakan berjumlah 23 unit. 

"Semuanya sekitar 23 unit bang, kalau izinnya langsung aja tanya pengawasnya," katanya mengakhiri. 

Sementara itu, salah seorang warga sekitar berinisial IS kepada wartawan mengatakan, bahwa bangunan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan yang lalu. 

"Namun, PBG bangunan itu tidak terlihat terpasang di depan bangunannya," kata IS. 

Terpisah, Camat Medan Tembung Muhammad Idris SH ketika dikonfirmasi via seluler terkait bangunan tersebut bebas berlangsung meski tidak sesuai PBG, belum menjawab hingga berita ini ditayangkan. 

[ REDAKTUR : HADI ]

"Saya turun ke lokasi sendiri, dan melihat dengan mata kepala bagaimana truk tangki berwarna biru putih bertuliskan 'Transportir' hilir mudik masuk ke dalam halaman gudang milik tersangka berinisial AS. Terlihat jelas berjejer bak serat atau warga setempat menyebutnya 'tandon', masing-masing berkapasitas minimal satu ton solar, bahkan banyak yang jauh lebih besar!"

Praktek keji ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan pencurian terorganisir atas hak rakyat! Solar bersubsidi disiapkan negara demi meringankan beban petani, nelayan, pengusaha mikro, dan masyarakat kecil. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, justru ditimbun di tempat gelap demi dikorupsi dan dijual mahal demi keuntungan segelintir orang serakah.

"Ini perampokan terang-terangan terhadap harta negara dan penderitaan rakyat! Ke mana perginya kewajiban pengawasan Polres Pelabuhan Belawan? Apakah karena ada perlindungan kekuasaan, maka pelanggaran nyata pun dibiarkan berlarut-larut?" kecam Frisdarwin berapi-api, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan kembali ia sudah membuat tembusan surat tersebut ke Presiden RI, BPH Migas, Kapolri dan Kapolda Sumut. 

"Laporan kami sudah dikirim ke pimpinan tertinggi negeri ini. Kami menuntut BPH Migas beserta jajaran kepolisian segera turun tangan! Jangan biarkan mafia solar ini terus menjadikan bantuan negara barang dagangan pribadi. Hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang juga!," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pemilik gudang berinisial AS saat dikonfirmasi WahanaNews.co.

[Redaktur:Dedi]

Hingga berita dini diterbitkan, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan bungkam saat dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Ketua PBH PERADI DPC Deli Serdang, Dedi Suheri, menyampaikan kasus yang menimpa Lamria Simanullang seharusnya menjadi perkara sederhana, seorang warga mendatangi rumah miliknya sendiri, mendapati pintu digembok pihak lain, lalu dianiaya saat mempertanyakan haknya. 

"Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan pola yang jauh lebih meresahkan daripada peristiwa pidananya sendiri, yakni bagaimana institusi kepolisian menangani laporan warga biasa ketika berhadapan dengan seorang oknum anggota DPRD," ujarnya.

Duduk Perkara

Menurut Dedi, berdasarkan keterangan korban, peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Jalan Sidikalang, Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi. Berawal dari sengketa penguasaan rumah, dimana Lamria mendapati rumahnya telah digembok pihak lain tanpa sepengetahuannya, korban ditarik rambutnya, dicakar wajahnya, dan turut dipegangi oleh pihak ketiga hingga sulit bergerak, diduga dilakukan bersama-sama oleh Rasiden Damanik (anggota DPRD Kabupaten Dairi) beserta istrinya, Masro Nainggolan. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Laporan resmi kemudian dibuat di SPKT Polres Dairi.

"Yang jarang disorot publik adalah bahwa peristiwa ini bukan yang pertama. Kuasa hukum korban, Abdi Manullang SH mengungkapkan bahwa kliennya telah lebih dulu melaporkan Rasiden Damanik pada 21 Januari 2026, tercatat resmi dengan Nomor LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi ,atas dugaan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah. Laporan pertama ini, menurut kuasa hukum korban, berjalan di tempat tanpa perkembangan berarti selama hampir lima bulan, sebelum akhirnya kliennya kembali menjadi korban peristiwa yang lebih berat pada awal Juni," ungkapnya.

Dua Persoalan Hukum yang Layak Disorot

Pertama, soal pembiaran laporan. Jeda hampir 6 bulan tanpa perkembangan jelas atas laporan pertama bukan sekadar persoalan birokrasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan secara profesional dan terukur waktunya, sebagaimana diatur dalam mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib disampaikan secara berkala kepada pelapor. 

"Ketiadaan progres yang jelas atas laporan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah yang diajukan sejak Januari patut dipertanyakan, terlebih jika benar peristiwa yang lebih berat pada Juni merupakan eskalasi dari konflik yang sama yang semestinya sudah ditangani sejak laporan pertama," terang Dedi.

Kedua, dan ini yang jauh lebih serius, soal ketidaksesuaian keterangan resmi kepolisian sendiri. Ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Januari tersebut, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan beberapa waktu yang lalu secara tegas menyatakan hanya mengetahui satu laporan, yakni yang diajukan pada Juni 2026, dan membantah adanya laporan sebelumnya ("Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia dilapor"). Pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh kuasa hukum korban dengan menunjukkan bukti tertulis berupa nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi, tertanggal 21 Januari 2026. Setelah dikonfrontasi dengan bukti tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab akan "mengecek ulang" , dan hingga tulisan ini disusun, tidak ada klarifikasi lanjutan maupun koreksi resmi yang disampaikan.

"Ketidaksesuaian semacam ini bukan perkara administratif remeh. Jika benar terdapat laporan resmi bernomor yang tercatat dalam sistem SPKT namun tidak diketahui atau tidak diakui oleh pimpinan satuan reserse yang menanganinya, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama serius: 

Pertama, terjadi kelalaian sistemik dalam pencatatan dan pengarsipan laporan polisi di tingkat Polres; atau kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, terdapat upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan jejak laporan yang justru memberatkan pihak yang memiliki kedudukan sosial dan politik tertentu. Keduanya sama-sama layak menjadi objek pemeriksaan internal oleh Propam Polres Dairi maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas," tegasnya.

Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum yang Dipertaruhkan

Masih Dedi menjelaskan, status terlapor sebagai anggota DPRD sekaligus, menurut keterangan kuasa hukum korban, ketua partai di tingkat kabupaten, tidak boleh memberikan privilese apa pun dalam proses penegakan hukum. 

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Ketika kuasa hukum korban secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa "yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum," dan meminta Satreskrim Polres Dairi untuk tidak bersikap tebang pilih, ini adalah sinyal publik bahwa kepercayaan terhadap netralitas penanganan perkara sedang diuji secara nyata di lapangan,bukan sekadar retorika kuasa hukum yang berlebihan," jelasnya 

Penting di Garisbawahi 

Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini terjadi bukan pada perkara yang rumit secara pembuktian. Korban memiliki luka fisik yang dapat diverifikasi melalui visum, terdapat saksi berupa tetangga di lokasi kejadian, dan sengketa rumah yang menjadi latar belakang peristiwa dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan. Ini bukan perkara yang secara teknis sulit diungkap sehingga lambannya penanganan semakin sulit dijelaskan semata sebagai keterbatasan sumber daya penyidikan.

"Polres Dairi sepatutnya segera melakukan klarifikasi resmi dan terbuka atas ketidaksesuaian jumlah laporan yang telah terungkap ke publik bukan sekadar jawaban informal "nanti saya cek" melalui pesan pribadi kepada media. Klarifikasi ini penting bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan karena menyangkut integritas sistem pencatatan laporan polisi yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan," pintanya.

Selain itu, masih Dedi menyampaikan, kedua laporan, baik yang diajukan Januari maupun Juni 2026, sepatutnya ditangani secara konsisten, terukur, dan transparan, dengan SP2HP yang disampaikan berkala kepada pelapor sesuai haknya menurut hukum acara pidana. 

"Apabila ditemukan indikasi pembiaran yang disengaja atau upaya menutupi laporan sebelumnya karena posisi sosial-politik terlapor, hal tersebut telah keluar dari ranah kelalaian administratif biasa dan patut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian," ucapnya.

"Bagi korban dan kuasa hukumnya, langkah lanjutan yang tersedia bukan hanya menunggu itikad baik kepolisian. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, mekanisme pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, laporan ke Kompolnas, maupun, sebagai upaya paksa terakhir, praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan tanpa dasar yang sah (SP3 terselubung), tetap terbuka sebagai jalur hukum yang sah untuk memastikan hak korban tidak terus terabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial dan politik," imbuhnya.

Menutup pembicaraan Dedi bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan sebaliknya. 

"Kasus Sitinjo ini akan menjadi ujian kecil namun nyata bagi kredibilitas Polres Dairi, apakah keadilan di sana benar-benar buta terhadap jabatan, atau justru semakin tunduk padanya," tutupnya.

[Redaktur: Roy]