Diketahui sebelumnya, tim terpadu Pemko Medan yang terdiri dari Perkim, Satpol PP, pihak Kepolisian dan Kecamatan/Kelurahan telah melakukan penindakan tegas serta himbauan untuk melengkapi izin lengkap PBG nya.

"Kita telah melakukan penindakan terhadap bangunan tersebut pada Rabu (29/4/2026) lalu bersama tim terpadu," ungkap Kasi Trantib Kecamatan Medan Tembung, Abdi Sinaga, Selasa (14/7/2026).

Ia juga menyatakan, pihaknya telah kembali menyampaikan himbauan secara lisan kepada pemilik bangunan tersebut.

"Kita sudah menindaklanjuti persoalan bangunan di Jalan Tuasan dengan menyampaikan himbauan secara lisan melalui Trantib Medan Tembung," ujarnya.

Dalam hal ini, Kadis Perkim Kota Medan, John Ester Lase dikonfirmasi via seluler belum memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan.

Diberitakan sebelumnya, bangunan mewah bebas berlangsung di Jalan Tuasan, Kecamatan Medan Tembung meski diduga tidak sesuai dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Hal ini terpantau awak media dilokasi bahwa izin yang tertera di PBG sejumlah 19 unit 3 lantai, sedangkan yang bangun 23 unit.

Meski demikian, pengerjaan bangunan tetap beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang yakni, Dinas Perkim, Satpol PP maupun pihak Kecamatan.

Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalami kerugian dan kebocoran pendapat asli daerah (PAD) dari sektor retribusi bangunan.

Mandor sekaligus pekerja saat ditemui dilokasi mengatakan agar menghubungi pengawas bangunan mengenai izin PBG nya.

"Kami tidak tahu bang soal izin bangunan, langsung tanya aja sama pengawasnya (Samsu***)," ujar salah seorang pekerja saat ditemui wartawan di lokasi, Senin (13/7/2026).

Pekerja ini juga menyatakan mengenai bangunan dipercayakan kepada pengawas yakni Samsu***. Namun saat ditanya berapa jumlah bangunan yang sedang dikerjakan, ia mengatakan berjumlah 23 unit. 

"Semuanya sekitar 23 unit bang, kalau izinnya langsung aja tanya pengawasnya," katanya mengakhiri. 

Sementara itu, salah seorang warga sekitar berinisial IS kepada wartawan mengatakan, bahwa bangunan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan yang lalu. 

"Namun, PBG bangunan itu tidak terlihat terpasang di depan bangunannya," kata IS.

[ REDAKTUR : HADI ]

"Gak bisa kami info bang hadi, Mnrt ketentuan bersifat rahasia, kami hanya bisa sampaikan ke APH berdasarkan MOU," ungkapnya.

Namun H Edwin Nasution memastikan jumlah dugaan penyelewengan anggaran dipastikan naik dari sebelumnya.

"Naik," tegasnya menutup pembicaraan.

Hingga kini belum dijelaskan seberapa besar peningkatannya, namun berkas sudah sah berada di tangan Polres Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi dugaan penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diperkirakan ratusan juta diduga melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

Meski demikian, pengerjaan bangunan tetap beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang yakni, Dinas Perkim, Satpol PP maupun pihak Kecamatan.

Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalami kerugian dan kebocoran pendapat asli daerah (PAD) dari sektor retribusi bangunan.

Mandor sekaligus pekerja saat ditemui dilokasi mengatakan agar menghubungi pengawas bangunan mengenai izin PBG nya.

"Kami tidak tahu bang soal izin bangunan, langsung tanya aja sama pengawasnya (Samsu***)," ujar salah seorang pekerja saat ditemui wartawan di lokasi, Senin (13/7/2026).

Pekerja ini juga menyatakan mengenai bangunan dipercayakan kepada pengawas yakni Samsu***. Namun saat ditanya berapa jumlah bangunan yang sedang dikerjakan, ia mengatakan berjumlah 23 unit. 

"Semuanya sekitar 23 unit bang, kalau izinnya langsung aja tanya pengawasnya," katanya mengakhiri. 

Sementara itu, salah seorang warga sekitar berinisial IS kepada wartawan mengatakan, bahwa bangunan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan yang lalu. 

"Namun, PBG bangunan itu tidak terlihat terpasang di depan bangunannya," kata IS. 

Terpisah, Camat Medan Tembung Muhammad Idris SH ketika dikonfirmasi via seluler terkait bangunan tersebut bebas berlangsung meski tidak sesuai PBG, belum menjawab hingga berita ini ditayangkan. 

[ REDAKTUR : HADI ]

"Saya turun ke lokasi sendiri, dan melihat dengan mata kepala bagaimana truk tangki berwarna biru putih bertuliskan 'Transportir' hilir mudik masuk ke dalam halaman gudang milik tersangka berinisial AS. Terlihat jelas berjejer bak serat atau warga setempat menyebutnya 'tandon', masing-masing berkapasitas minimal satu ton solar, bahkan banyak yang jauh lebih besar!"

Praktek keji ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan pencurian terorganisir atas hak rakyat! Solar bersubsidi disiapkan negara demi meringankan beban petani, nelayan, pengusaha mikro, dan masyarakat kecil. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, justru ditimbun di tempat gelap demi dikorupsi dan dijual mahal demi keuntungan segelintir orang serakah.

"Ini perampokan terang-terangan terhadap harta negara dan penderitaan rakyat! Ke mana perginya kewajiban pengawasan Polres Pelabuhan Belawan? Apakah karena ada perlindungan kekuasaan, maka pelanggaran nyata pun dibiarkan berlarut-larut?" kecam Frisdarwin berapi-api, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan kembali ia sudah membuat tembusan surat tersebut ke Presiden RI, BPH Migas, Kapolri dan Kapolda Sumut. 

"Laporan kami sudah dikirim ke pimpinan tertinggi negeri ini. Kami menuntut BPH Migas beserta jajaran kepolisian segera turun tangan! Jangan biarkan mafia solar ini terus menjadikan bantuan negara barang dagangan pribadi. Hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang juga!," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pemilik gudang berinisial AS saat dikonfirmasi WahanaNews.co.

[Redaktur:Dedi]

Hingga berita dini diterbitkan, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan bungkam saat dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Ketua PBH PERADI DPC Deli Serdang, Dedi Suheri, menyampaikan kasus yang menimpa Lamria Simanullang seharusnya menjadi perkara sederhana, seorang warga mendatangi rumah miliknya sendiri, mendapati pintu digembok pihak lain, lalu dianiaya saat mempertanyakan haknya. 

"Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan pola yang jauh lebih meresahkan daripada peristiwa pidananya sendiri, yakni bagaimana institusi kepolisian menangani laporan warga biasa ketika berhadapan dengan seorang oknum anggota DPRD," ujarnya.

Duduk Perkara

Menurut Dedi, berdasarkan keterangan korban, peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Jalan Sidikalang, Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi. Berawal dari sengketa penguasaan rumah, dimana Lamria mendapati rumahnya telah digembok pihak lain tanpa sepengetahuannya, korban ditarik rambutnya, dicakar wajahnya, dan turut dipegangi oleh pihak ketiga hingga sulit bergerak, diduga dilakukan bersama-sama oleh Rasiden Damanik (anggota DPRD Kabupaten Dairi) beserta istrinya, Masro Nainggolan. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Laporan resmi kemudian dibuat di SPKT Polres Dairi.

"Yang jarang disorot publik adalah bahwa peristiwa ini bukan yang pertama. Kuasa hukum korban, Abdi Manullang SH mengungkapkan bahwa kliennya telah lebih dulu melaporkan Rasiden Damanik pada 21 Januari 2026, tercatat resmi dengan Nomor LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi ,atas dugaan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah. Laporan pertama ini, menurut kuasa hukum korban, berjalan di tempat tanpa perkembangan berarti selama hampir lima bulan, sebelum akhirnya kliennya kembali menjadi korban peristiwa yang lebih berat pada awal Juni," ungkapnya.

Dua Persoalan Hukum yang Layak Disorot

Pertama, soal pembiaran laporan. Jeda hampir 6 bulan tanpa perkembangan jelas atas laporan pertama bukan sekadar persoalan birokrasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan secara profesional dan terukur waktunya, sebagaimana diatur dalam mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib disampaikan secara berkala kepada pelapor. 

"Ketiadaan progres yang jelas atas laporan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah yang diajukan sejak Januari patut dipertanyakan, terlebih jika benar peristiwa yang lebih berat pada Juni merupakan eskalasi dari konflik yang sama yang semestinya sudah ditangani sejak laporan pertama," terang Dedi.

Kedua, dan ini yang jauh lebih serius, soal ketidaksesuaian keterangan resmi kepolisian sendiri. Ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Januari tersebut, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan beberapa waktu yang lalu secara tegas menyatakan hanya mengetahui satu laporan, yakni yang diajukan pada Juni 2026, dan membantah adanya laporan sebelumnya ("Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia dilapor"). Pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh kuasa hukum korban dengan menunjukkan bukti tertulis berupa nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi, tertanggal 21 Januari 2026. Setelah dikonfrontasi dengan bukti tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab akan "mengecek ulang" , dan hingga tulisan ini disusun, tidak ada klarifikasi lanjutan maupun koreksi resmi yang disampaikan.

"Ketidaksesuaian semacam ini bukan perkara administratif remeh. Jika benar terdapat laporan resmi bernomor yang tercatat dalam sistem SPKT namun tidak diketahui atau tidak diakui oleh pimpinan satuan reserse yang menanganinya, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama serius: 

Pertama, terjadi kelalaian sistemik dalam pencatatan dan pengarsipan laporan polisi di tingkat Polres; atau kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, terdapat upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan jejak laporan yang justru memberatkan pihak yang memiliki kedudukan sosial dan politik tertentu. Keduanya sama-sama layak menjadi objek pemeriksaan internal oleh Propam Polres Dairi maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas," tegasnya.

Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum yang Dipertaruhkan

Masih Dedi menjelaskan, status terlapor sebagai anggota DPRD sekaligus, menurut keterangan kuasa hukum korban, ketua partai di tingkat kabupaten, tidak boleh memberikan privilese apa pun dalam proses penegakan hukum. 

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Ketika kuasa hukum korban secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa "yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum," dan meminta Satreskrim Polres Dairi untuk tidak bersikap tebang pilih, ini adalah sinyal publik bahwa kepercayaan terhadap netralitas penanganan perkara sedang diuji secara nyata di lapangan,bukan sekadar retorika kuasa hukum yang berlebihan," jelasnya 

Penting di Garisbawahi 

Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini terjadi bukan pada perkara yang rumit secara pembuktian. Korban memiliki luka fisik yang dapat diverifikasi melalui visum, terdapat saksi berupa tetangga di lokasi kejadian, dan sengketa rumah yang menjadi latar belakang peristiwa dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan. Ini bukan perkara yang secara teknis sulit diungkap sehingga lambannya penanganan semakin sulit dijelaskan semata sebagai keterbatasan sumber daya penyidikan.

"Polres Dairi sepatutnya segera melakukan klarifikasi resmi dan terbuka atas ketidaksesuaian jumlah laporan yang telah terungkap ke publik bukan sekadar jawaban informal "nanti saya cek" melalui pesan pribadi kepada media. Klarifikasi ini penting bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan karena menyangkut integritas sistem pencatatan laporan polisi yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan," pintanya.

Selain itu, masih Dedi menyampaikan, kedua laporan, baik yang diajukan Januari maupun Juni 2026, sepatutnya ditangani secara konsisten, terukur, dan transparan, dengan SP2HP yang disampaikan berkala kepada pelapor sesuai haknya menurut hukum acara pidana. 

"Apabila ditemukan indikasi pembiaran yang disengaja atau upaya menutupi laporan sebelumnya karena posisi sosial-politik terlapor, hal tersebut telah keluar dari ranah kelalaian administratif biasa dan patut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian," ucapnya.

"Bagi korban dan kuasa hukumnya, langkah lanjutan yang tersedia bukan hanya menunggu itikad baik kepolisian. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, mekanisme pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, laporan ke Kompolnas, maupun, sebagai upaya paksa terakhir, praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan tanpa dasar yang sah (SP3 terselubung), tetap terbuka sebagai jalur hukum yang sah untuk memastikan hak korban tidak terus terabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial dan politik," imbuhnya.

Menutup pembicaraan Dedi bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan sebaliknya. 

"Kasus Sitinjo ini akan menjadi ujian kecil namun nyata bagi kredibilitas Polres Dairi, apakah keadilan di sana benar-benar buta terhadap jabatan, atau justru semakin tunduk padanya," tutupnya.

[Redaktur: Roy]

"Proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan tuntas. Harus dibuka secara serius sesuai aturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi seluruh tenaga medis," ujarnya.

Ia juga memberikan dukungan penuh kepada penyidik Polda Sumut.

"Kami apresiasi dan dukung Polda Sumut menyelidiki ini secara profesional. Hak mengajukan upaya hukum seperti praperadilan adalah hak setiap warga dan wajib dihormati, namun jangan menghalangi pengungkapan kebenaran."

Tuntut Sanksi Ganda Jika Terbukti Bersalah

Apabila perbuatan pidana dapat dibuktikan secara sah, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang jabatan:

- Sanksi etik berat hingga pemecatan dari profesi dan organisasi IDI
- Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Jabatan dan gelar tidak boleh menjadi tameng. Jika terbukti bersalah, harus bertanggung jawab baik secara etika profesi maupun hukum negara," pungkas Eka Putra Zakran.

Sebelumnya diberitakan Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Kedua pelaku itu masing-masing berinisial, DR (16) warga Medan Maimun dan MA (16) warga Medan Maimun, Kota Medan. Pelaku ditangkap di kawasan Jalan Sempurna, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kamis (9/7/2026) sekira pukul  19.13 Wib.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan SH melalui Kanit Reskrimnya, Iptu Poltak M Tambunan SH.MH,  menjelaskan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 sekira pukul 06.13 Wib, yang mana kejadian bermula korban melintas di TKP dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Tiba-tiba dari samping kanan belakang datang 3 (tiga) orang pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street menghadang jalan pelapor dan salah satu pelaku mengancam dengan mengacungkan sebilah senjata tajam berbentuk celurit.

Melihat hal tersebut, lanjut Poltak, korban bernama Afni Ramadhan (37)  langsung turun dari sepeda motornya. Selanjutnya para pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor beserta barang-barang lainnya yang berada di dalam jok sepeda motor korba.

"Atas kejadian itu, korban mengalami banyak kerugian dan langsung membuat laporan polisi ke Polsek Medan Kota," jelas Poltak.

Berdasarkan laporan korban, kedua pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti berupa, 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna cream nopol BK 4142 AMN dan satu rekan pelaku melarikan diri.

"Kerugian korban ditaksir sebesar Rp. 21 juta. Pelaku inisial MA merupakan residivis," imbuhnya.

Dari hasil interogasi petugas, pelaku MA mengaku bahwa benar melakukan pencurian dengan kekerasan bersama temannya terhadap korban Afni Ramadhan.

"Kedua pelaku berikut barang bukti ditahan di Polsek Medan Kota, guna pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 479 tentang tindak pidan pencurian dengan kekerasan (curas).

[ REDAKTUR : HADI ]

[Redaktur:Roy]

Perkara itu dilaporkan, Makmur Lukman (53) sejak tanggal 11 Oktober 2023 dengan laporan polisi tertuang di nomor : LP/B/3382/X/2023/SPKT/Polrestabes Medan / Polda Sumut. 

"Sampai sekarang laporan saya itu masih jalan di tempat (ngendap) di Polrestabes Medan, terlapor (CA) tak kunjung ditangkap dan masih bebas berkeliaran. Saya sangat kecewa dengan dengan penyidik Harda Polrestabes Medan, karena terkesan tidak serius menindaklanjuti laporan saya itu," ungkap Makmur Lukman pada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026).

Dijelaskannya, berawal dirinya menjadikan CA sebagian kuasa jual atas ruko nya yang berada di Jalan H. Misbah, Kelurahan AUR. Kemudian ruko tersebut dijual tanpa sepengetahuan Makmur (selaku pemilik). Ironisnya, sepeser pun uang jual ruko itu tidak ada diterimanya. 

"Ruko milik saya itu di jual oleh CA tanpa sepengetahuan saya dan sepeser pun saya tidak ada menerima uangnya," bebernya. 

Dalam hal ini, kata Makmur, pihaknya menilai penyidik Unit Harda Polrestabes Medan terkesan melindungi terlapor dengan cara mengulur waktu proses penanganan perkara, meski sudah masuk tahap penyidikan (sidik).

"Terlapor (CA) sudah di panggil penyidik dan tahap laporan saya sudah naik sidik. Namun sampai sekarang kelanjutan tidak jelas. Kuat dugaan saya antara penyidik dengan terlapor sudah kongkalikong makanya hingga saat tak kunjung ditangkap. 

Ia menuturkan, bahwa terlapor CA merupakan pemilik Vihara Candi Buddha yang terletak dikawasan Medan Timur.

Untuk itu, lanjut Makmur, ia selaku korban (pencari keadilan) berharap terlapor CA segera ditangkap dan proses secara hukum yang berlaku. 

"Tolong saya pak Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim bantu saya pak. Berikan keadilan kepada saya pak, saya ini korban. Saya hanya ingin mendapatkan keadilan hukum pak. Tangkap CA pak dan proses secara hukum," pintanya mengakhiri.

Terpisah, Panit Harda Polrestabes Medan, Ipda Toni, SH saat dikonfirmasi via seluler mengatakan sudah tahap sidik dan masih dalam proses. 

"Udah kami progres, cuman kendalanya itu ada transaksi pembayaran oleh terlapor kepada pelapor (korban). Saat ini proses laporan sudah tahap sidik dan terlapor sudah kita panggil dengan status saksi," tegas Toni, Rabu (8/7/2026).

[ REDAKTUR : HADI ]

"Bagi kami, persoalan ini mencerminkan adanya dugaan krisis pengawasan dan lemahnya keberanian negara dalam memutus mata rantai kejahatan narkotika yang diduga telah menjadikan tempat hiburan malam sebagai ruang transaksi yang nyaris berlangsung tanpa rasa takut," tegas Ilham Panggabean, kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

Ilham Panggabean, menilai bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga masa depan generasi muda Kota Medan. Tidak boleh ada ruang yang aman bagi mafia narkoba untuk beroperasi di tengah kota, sementara masyarakat dipaksa hidup di bawah ancaman rusaknya generasi akibat peredaran barang haram tersebut.

Lebih ironis lagi, kata Ilham, publik menerima informasi mengenai dugaan transaksi ekstasi dengan berbagai merek yang disebut berlangsung secara terbuka, disertai penjualan minuman keras serta dugaan operasional tempat hiburan yang melebihi batas waktu yang ditentukan.

"Apabila seluruh dugaan ini benar, maka pertanyaan besarnya adalah: di mana negara ketika aktivitas tersebut diduga berlangsung? Mustahil kejahatan yang diduga berlangsung secara berulang tidak menimbulkan perhatian aparat pengawas dan penegak hukum," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan razia seremonial atau penangkapan sesaat. Yang harus dibongkar adalah dugaan jaringan, pola distribusi, pihak yang diduga memperoleh keuntungan, serta kemungkinan adanya kelalaian atau pembiaran yang menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung.

Menurut Ilham, persoalan narkotika tidak akan pernah selesai apabila penegakan hukum hanya menyentuh pengguna atau pelaku lapangan, sementara aktor-aktor yang diduga mengendalikan peredaran tetap bebas menjalankan bisnis haramnya. Hukum harus diarahkan kepada akar persoalan, bukan sekadar memangkas rantingnya. Jika aparat hanya hadir setelah tekanan publik menguat, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan semakin terkikis. Negara harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan memberikan ruang bagi dugaan praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan.

Oleh karena itu, HMI Medan mendesak Polrestabes Medan, BNN dan Pemerintah Kota Medan, serta seluruh instansi yang memiliki kewenangan agar segera melakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap seluruh dugaan tersebut. 

"Tidak cukup hanya memeriksa pelaku di lapangan, tetapi juga harus mengusut dugaan keterlibatan jaringan pemasok, pengelola yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, serta mengevaluasi seluruh bentuk pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam," jelasnya.

"Apabila nantinya ditemukan pelanggaran berdasarkan proses hukum yang berlaku, maka penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu. Supremasi hukum hanya akan bermakna apabila diterapkan secara adil kepada siapa pun," tambahnya.

Ilham menegaskan bahwa HMI tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan generasi bangsa. 

" Kami akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kami mengingatkan bahwa ancaman terbesar dalam pemberantasan narkotika bukan semata-mata keberadaan bandar, melainkan apabila muncul kesan bahwa negara kehilangan keberanian untuk bertindak. Kota Medan tidak boleh dikenal sebagai wilayah yang memberi ruang bagi dugaan peredaran narkoba. Sudah saatnya aparat membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum masih menjadi panglima, bukan sekadar slogan yang berhenti di ruang konferensi pers," pungkasnya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia, Iptu Asas MT Sihombing dikonfirmasi via seluler terkait dugaan adanya peredaran narkotika jenis ekstasi di tempat hiburan malam tersebut, belum menjawab hingga berita ini ditayangkan.

[ REDAKTUR : HADI ]

Dokter inisial NSS, didampingi kuasa hukumnya Betman Sitorus, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (7/7/2026). Panggilan ini merujuk pada bukti laporan polisi dengan nomor laporan LP/B/434/III/2026/Polda Sumut tertanggal 16 Maret 2026.

Kuasa Hukum RS Santa Elisabeth Medan, Betman Sitorus, menyatakan bahwa seluruh tindakan medis yang diberikan kepada mendiang Jesicca Sipayung sudah berjalan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. 

"Sudah sesuai SOP. Kita dari pihak rumah sakit senantiasa berupaya agar pasien sembuh. Sama sekali tidak ada unsur kelalaian dalam pelayanan, apalagi yang sifatnya kesengajaan," ujar Betman kepada wartawan di Mapolda Sumut. 

Betman juga menyayangkan sekaligus membantah keras narasi dugaan malapraktik yang sempat beredar di beberapa media massa. Pihaknya merasa dirugikan atas penggiringan opini tersebut. 

"Tidak ada malapraktik. Kami sangat keberatan karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kami melakukan malapraktik. Kami tidak terima tuduhan itu," tegasnya. 

Terkait agenda yang berlangsung di Ditreskrimsus Polda Sumut, Betman menjelaskan bahwa sempat dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan. 

"Ya, sementara untuk mediasi hari ini kemungkinan besar belum ada kesepakatan. Mungkin lain kali. Proses hukum tetap berlanjut dan mungkin masih ada tahapan-tahapan berikutnya," jelas Betman. 

Ia juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai ranah penyelidikan. "Kalau mengenai langkah penyelidikan, silakan tanya ke penyidik. Kami tidak punya kewenangan di sana," tambahnya. 

Betman menegaskan profesionalitas kliennya, Ia menjamin bahwa dr. NSS telah melakukan tugasnya sebagai klinisi dengan sangat terukur, bahkan untuk kasus-kasus yang memiliki tingkat keparahan tinggi. 

"Kami keberatan ada tuduhan yang ada di media massa. Dr. NSS tidak pernah melakukan malapraktik, begitu pula rumah sakit. Semua sudah sesuai standar. Diagnosa sudah tegak dan tindakan dilakukan sesuai prosedur. Bahkan untuk kasus yang lebih parah dari ini pun, dr. NSS melakukan sesuai SOP yang sama kepada pasien," pungkasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

[Redaktur: Roy]

Dalam kesempatan itu, Kepala UPT SMP Negeri 37 Medan Mangara Tua Panjaitan SPd MM menjelaskan, tujuan daripada MPLS tersebut serta mengajak para orang tua murid untuk sama-sama mendukung kenyamanan anak-anak dalam belajar disekolah maupun di rumah.

"Untuk sekarang ini namanya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), kalau di zaman kita dulu bapak-ibu, namanya masa orientasi sekolah (MOS). Bapak ibu sekalian kenapa kami mengundang bapak ibu, karena tujuan kita sama bapak ibu. Tujuan kita sama-sama bagaimana anak-anak kita ini boleh belajar dengan nyaman, tamat dari sekolah ini mempunyai karakter dan mempunyai ilmu, saya rasa tujuan kita sama," ungkap Mangara Tua Panjaitan.

Ia juga meminta para orang tua murid untuk mendukung pembelajaran anak-anak baik di sekolah maupun di rumah, supaya memiliki karakter yang baik demi masa depan yang cerah.

"Bagaimana anak-anak ini supaya nyaman belajarnya di sini tentu harus didukung orang tua di rumah, supaya karakternya lebih bagus tentu harus didukung orang tua di rumah. Karena di sekolah ini waktunya lebih kurang 6 jam, lebih banyak anak-anak kita waktunya di rumah. Bagaimana kalau anak kita ini tamat dari sekolah ini punya ilmu, berarti juga orang tua harus mendukung di rumah. Salah satu pendukung itu yang digaungkan pemerintah, 7 kebiasaan anak hebat indonesia mulai dari bangun pagi, berdoa sampai terus menerus dibantu orang tua. Bukan harus dilihat terus, banyak cara kita memantau anak-anak kita, bagaimana supaya terkordinir anak-anak kita ini," ujarnya.

"Saya sangat bangga hari ini, mungkin hampir semua hadir walau banyak kesibukan bapak ibu tapi menyempatkan waktu hadir di sekolah ini demi anak. Kami pun sebenarnya ini demi anak-anak kita dan kami nggak pernah cuti termasuk saya ini, kebetulan saya juga di SMP Negeri 26 belawan jadi kita berbagi waktu terima kasih buat bapak ibu yang hadir," sambungnya.

Ia juga menyebutkan kegiatan MPLS ini sesuai dengan dari kementerian harus disosialisasikan dulu dengan para orang tua murid.

" Kegiatan MPLS ini kita laksanakan hari ini tapi ada arahan dari kementerian harus disosialisasikan dulu dengan orang tua. Karena mungkin selama ini ada yang kurang sesuai dengan aturan MPLS itu, jadi harus kita sosialisasikan sama orang tua. Dalam MPLS ini, sekolah itu harus bersahabat harus ramah lingkungan tidak seperti zaman dulu. Untuk sekarang ini tidak ada sistem bentak membentak antara guru dengan murid maupun orang tua harus kompak," pungkasnya.

Selama kegiatan berlangsung, terlihat para orang tua memahami tujuan MPLS dan siap mendukung program tersebut demi kebaikan anak-anak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Johny Sihombing S.Pd, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Lismayadi MPd, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Indra Syahputra S.Pd.

[ REDAKTUR : HADI ]

Demikian disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum Bakti Bawan, Halman Manullang, SH, MH kepada wartawan di Medan, Senin (6/7/2026). 

"Klien kami, Bakti Bawan ini ya kan, dia pertama itu kan kehilangan kendaraan berupa mobil Fortuner PRZ TDR 2.4 AT tahun 2018 warna putih, dengan nomor polisi BK 1964 VC. Kemudian mobil ini dibeli secara kredit dengan PT Verena Multifinance, kemudian mobil tersebut diasuransikan kepada Pan Pacific Insurance Sabah Medan, kemudian pada tahun 2021 mobil ini hilang di Jalan AH Nasution, Kelurahan  Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor," jelas Halman. 

"Kemudian dia melaporkan kehilangan itu ke Polsek Delitua tertanggal 27 Agustus 2021. Jadi hilang langsung dilaporkannya kemudian berproses, karena ini diasuransikan kemudian klien kami mengklaimlah asuransinya ini ke Pan Pacific, ternyata Pan Pacific meminta surat-surat semuanya dipenuhi oleh Bakti, namun ditolak oleh Pan Pacific dalam artian Pan Pacific keberatan untuk membayar klaim selanjutnya klien kami membawa kejadian itu ke BPSK Kota Medan," sambungnya.

Lanjut dikatakan Halman, bahwa dari BPSK Kota Medan permohonan daripada kliennya tersebut dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonannya, selanjutnya ternyata pihak daripada asuransi tidak melakukan upaya hukum.

"Sehingga, putusan BPSK nomor 050/Arbitrase/ 2023/BPSK Medan tanggal 14 September 2023 berkekuatan hukum tetap. Setelah dia berkekuatan hukum tetap, pada tahun 2025 sudah ada selang 2 tahun. Sudah ada soal, kita mengajukan eksekusi putusan BPSK, di mana pada saat kita mengajukannya, terbitlah penetapan nomor 103 PDT XBPSK 2025 PN Medan," katanya. 

"Ini penetapannya yaitu untuk melakukan peneguran kepada PT Verena, Multifinance TBK, kemudian Fund Pacific Insurance Cabang Medan. Di mana ini, adalah leasing dan ini adalah asuransinya. Pan Pacific itu bertanggal 30 Desember dan berjalannya waktu pihak Pan Pacific sudah dilakukan Aanmaning. Aanmaning itu sudah ditegur oleh Ketua Pengadilan Pemerintahan, sudah dua kali peneguran," jelasnya. 

Kemudian lanjutnya, ternyata hingga saat ini Pan Pacific juga tidak melaksanakan isi daripada perintah hukum itu.

"Maka kita sebagai kuasa hukum daripada Bapak Bakti Bawan ini sedang berupaya untuk mencari aset daripada PT Van Pacific Insurance ini untuk kita lakukan pelelangan. Yang menjadi kendala kita di sana. Kita tidak mengetahui apa asetnya. Kalau kita punya asetnya, kita tinggal mengajukan permohonan kepada pengadilan. Nanti biar pengadilan melakukan letak sita. Dan kami berharap PN Medan segera melakukan eksekusi," harapnya.

Dikatakan Halman, berjalannya waktu, kliennya juga telah melakukan upaya hukum pidana itu melakukan dumas namun tidak sampai sekarang dumas tersebut masih berjalan.

Adapun putusan BPSK Kota Medan Nomor: Nomor : 050/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 14 September 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1.  Menerima Pengaduan Konsumen;

2.  Menghukum Pelaku Usaha membayar Klaim asuransi atas hilangnya Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ TDR 2.4 AT/2018 warna putih dengan No. Polisi BK 1964 VC, No. Rangka MHFGB8GS1J0875964 dan No. Mesin 2GDC381003 dengan nilai sisa Klaim sebesar Rp. 299.374.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

3.  Memerintahkan Pelaku Usaha untuk membayar sisa klaim asuransi tersebut pada point 2 diatas kepada Konsumen;

4.  Menghukum PT. Pan Pacific Insurance untuk membayar atau melunaskan 13 (tiga belas) kali lagi sisa angsuran Konsumen kepada PT. Verena Multi Finance Tbk sebesar Rp 191.126.000,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

5.  Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Sementara itu, Humas PN Medan, Soniady dikonfirmasi wartawan terkait PN Medan diminta segera eksekusi klaim asuransi nasabah PT Verena Multifinance, menyatakan mohon waktu.

[ REDAKTUR : HADI ] 

Pengungkapan, dilakukan oleh Tim 9 Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan, yang dipimpin Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, bersama Kanit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan, IPTU Berry Anggara, SH, MH.

Penyelidikan yang dilakukan selama beberapa hari, berbuah hasil usai pelaku yang jadi target yakni MG (30) warga Kecamatan Hamparan Perak, Kab.Deli Serdang, diketahui menginap di sebuah hotel di Jalan Sei Batang Hari, Medan.

“Ini hasil penyelidikan tim selama beberapa hari. Ada 128 vape narkoba, atau yang biasa dikenal dengan Pod Getar. Kami juga amankan 2 unit Handphone dari pelaku yang saat itu sedang menginap di sebuah hotel. Narkoba disimpan di bawah bantal kamar hotel,” ucap AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (6/7/2026) pagi.

Rafli menambahkan, keberadaan pelaku di hotel untuk menunggu arahan dari sang pengendali, yang diduga berada di Malaysia, untuk mendistribusikan narkoba ke sejumlah tempat.

Vape narkoba yang disita, dikamuflasekan seolah - olah merupakan vape biasa, karena dikemas tanpa merek, dan hanya tertera label hologram QC pada kemasan hitam yang membungkus vape narkoba.

“Hasil pemeriksaan awal, vape ini didapat dari teman lama pelaku saat masih sama - sama kuliah di kota Medan. Namun, pengendalinya diduga berada di Malaysia, karena narkoba dipasok ke Indonesia melalui kawasan Tanjung Balai. Vape dikemas dalam kemasan berwarna hitam, dan ditempeli sticker hologram bertuliskan QC,” tambah Rafli.

Dalam kasus ini, Satresnarkoba Polrestabes Medan tengah memburu teman pelaku yang memberikan narkoba, dan sang pengendali untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku.

Polrestabes Medan, memastikan tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi setiap pelaku narkoba, yang masih berani mencoba mengedarkan narkoba di kota Medan ataupun menjadikan kota Medan sebagai lokasi transit pengiriman narkoba.

“Kami tidak akan memberikan ruang sekecil apapun, kami pastikan para bandar bisa berlari, tapi tidak akan bisa bersembunyi dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, karena pasti akan kami ungkap bagaimana pun cara mereka berkamuflase dengan cara - cara baru,” pungkas AKBP Rafli.

[ REDAKTUR : HADI ]

Informasi yang dihimpun MI adalah dokter yang menjabat sebagai Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Tebingtinggi pada masa bakti 2023-2026. Namun karena menghadapi kasus, MI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ID.

Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Pengajuan surat perdamaian dan permohonan pencabutan laporan itu diketahui sejak tanggal 12 Mei 2026, namun sampai saat ini belum juga ada kepastian hukumnya untuk dibebaskannya Roberto.

"Sejak kami serahkan surat perdamaian dan permohonan pencabutan laporan polisi terhadap suami saya sampai saat ini belum juga teralisasi (belum ada kepastian)," sebut Putri kepada wartawan, Rabu (1/7/2026). 

"Tolong saya bapak Kapolrestabes Medan, bebaskan suami saya pak. Suami saya (Roberto) sebagai tulang punggung mencari nafkah untuk kebutuhan saya dan anak kami pak. Bantu saya pak, anak kami masih balita berusia 2 tahun, butuh kasih sayang dari seorang ayah. Surat bukti perdamaian dan permohonan pencabutan laporan polisi sudah kami ajukan pak, kabulkan permohonan saya itu pak, kasihanilah kami pak," tangis putri dengan berharap suaminya dibebaskan.

Menurutnya, sejak diputus kuasa pendampingan hukum dengan pengacara berinisial TAS, menimbulkan dampak buruk terhadap pembebasan suaminya.

"Sebelum saya putus surat kuasa hukum dengan TAS, saya sudah sampaikan agar melakukan perdamaian dengan suami saya. Karena saya pun hanya niat beri pelajaran saja supaya untuk lebih dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun permintaan saya itu ditolak  langsung oleh TAS. Maka dari itulah saya mencabut (putus) kuasa hukum. Saya juga menduga bahwa TAS tidak suka dan benci dengan suami saya (Roberto), makanya menghalangi saya untuk berdamai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa TAS selaku mantan pengacaranya yang sudah di putus kuasa diduga berperan aktif untuk menghalangi perdamaian hingga pencabutan laporan polisi di Polrestabes Medan.

" Kuat dugaan saya, bahwa mantan pengacara (TAS) saya itu memprovokasi keluarga saya guna menghalangi dibebaskannya suami saya dari Polrestabes Medan. Sampai saat ini pun bang, saya tidak tau keberadaan mamak saya dimana. Karena yang membuat laporan mamak saya dan saya yang korban. Jadi patut diduga, TAS memprovokasi mamak saya untuk menghancurkan rumah tangga saya dengan suami saya Roberto," ujarnya.

"Sekali lagi tolong saya pak, kalau pun ada yang menjadi provokasi, lihatlah anak saya pak yang masih balita ini, anak saya butuh susu, pempers, butuh kasih sayang dan lain-lain," pintanya mengakhiri.

[ REDAKTUR : HADI ]

"Benar bang, sampai sekarang belum ada cerai sah bang, karena nikahnya pun kemaren itu ngk tercatat bang," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pemicu utama dugaan tindakan kekerasan tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah. Rasiden Damanik mengajukan klaim bahwa tanah itu merupakan hak milik ayahnya. Namun klaim ini dinilai lemah dan tidak berdasar jika dicocokkan dengan fakta yang ada.

“Masalah intinya adalah objek tanah yang diakui sebagai milik Ibu Boru Manullang. Padahal, tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai secara sah jauh sebelum ikatan pernikahan terjalin,” ungkap Abdi Manullang.

Jika ditelaah berdasarkan dokumen kepemilikan serta keterangan yang disampaikan, terbukti tanah tersebut telah dimiliki oleh Boru Manullang sebelum pernikahan berlangsung, dan sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak mana pun. Secara prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aset yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama.

Yang menjadi sorotan utama adalah: sebagai anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap jalur hukum, mengapa Rasiden Damanik justru menyelesaikan perselisihan ini dengan tindakan mengeroyok yang jelas-jelas melanggar aturan pidana? Sikap ini justru mencoreng citra lembaga legislatif dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dalam bertindak.

Dipastikan bahwa sebidang tanah yang menjadi sumber perselisihan itulah yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

[Redaktur:Roy]

Menurutnya, berbagai bentuk perjudian seperti tembak ikan, mesin dingdong, judi slot, dan bola putar diduga masih beroperasi setiap hari sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum.

Ilham Panggabean mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima organisasinya, praktik perjudian tersebut diduga melibatkan jaringan yang terorganisasi dan disebut-sebut dikendalikan oleh berinisial AK dan AI. 

Karena itu, Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta jajaran untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap informasi tersebut serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti diduga perjudian di wilkum Polresta Deliserdang yang salah satunya berada di Jalan Tengku Fachrudin, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, terkesan adanya pembiaran dari Aparat Penegak Hukum (APH) yakni kepolisian

Selain dugaan praktik perjudian, Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di sekitar lokasi yang disebut menjadi tempat aktivitas perjudian. 

Menurut Ilham Panggabean, apabila informasi tersebut benar, kondisi itu berpotensi memperburuk keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Oleh sebab itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut kedua persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Sebagai bentuk keseriusan, Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera memberikan ultimatum kepada aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah nyata dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat. 

Ilham Panggabean menegaskan bahwa apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat tindakan yang jelas, organisasinya akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Mapolda Sumatera Utara dan instansi terkait sebagai bentuk kontrol sosial serta penyampaian aspirasi masyarakat. 

Menurutnya, aksi tersebut akan dilakukan secara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tuntutan agar dugaan praktik perjudian dan peredaran narkoba diusut secara tuntas serta setiap pihak yang terbukti melanggar hukum diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara, Senin (22/6/2026) lalu. Mereka mendesak Kapolda Sumut segera menangkap diduga dua bandar besar perjudian berinisial AK dan AI yang meresahkan masyarakat di Deli Serdang.

Hingga berita ini ditayangkan, Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK MSi belum memberikan jawaban alias bungkam.

[ REDAKTUR : HADI ]

“Informasi yang kami terima dari Polres Dairi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rasiden Damanik dan istrinya sudah diperiksa. Pihak kepolisian juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP,” ujar Abdi Manullang.

Ia menambahkan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Pihak kepolisian datang untuk memastikan kondisi tempat kejadian dan menyesuaikan data dalam BAP dengan apa yang terjadi di lokasi,” imbuhnya.

Ke depannya, polisi berencana memanggil warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut untuk dijadikan saksi guna memperkuat bukti penyelidikan.

“Selanjutnya, rencananya kepolisian akan memanggil sejumlah warga setempat yang melihat kejadian untuk dimintai keterangan secara resmi,” ungkapnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Dairi AKP Wilson Manahan Panjaitan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan proses hukum masih berjalan.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memanggil dan mewawancarai pelapor serta terlapor. Ke depannya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan disampaikan kepada pelapor secara berkala,” pungkasnya.

[Redaktur:Roy]

Aksi dipimpin oleh aktivis muda Kota Medan, Ilham Panggabean, yang dalam orasinya meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar menindaklanjuti dugaan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan rumah, perkantoran, dan gedung yang diduga tetap berjalan tanpa penindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan.

“Pak Wali tolong ada tindakan, PAD Medan bisa bocor. Tanpa PBG bisa bangun rumah mewah, gedung, dan perkantoran, termasuk lokasi pembangunan showroom BYD di Jalan Sisingamangaraja Medan yang disinyalir tidak memiliki PBG,” ujar Ilham dalam orasinya.

Ia juga mendesak DPRD Kota Medan, khususnya Komisi 4, untuk tidak hanya melakukan kunjungan lapangan, tetapi juga mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran tersebut.

“Bapak pimpinan dan Ketua Komisi 4 DPRD Medan mana aksi kalian sebagai wakil rakyat Kota Medan,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “Ada Apa Dengan Medan, Bongkar Bangunan Tanpa PBG” serta seruan bahwa aturan harus berlaku sama untuk semua pihak tanpa pengecualian.

Ilham menegaskan aksi ini tidak bertujuan menghambat investasi maupun dunia usaha, melainkan mendorong penegakan hukum dan kepastian regulasi di sektor perizinan bangunan. Ia menyatakan, apabila terdapat bangunan yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan, pemerintah daerah harus bertindak sesuai aturan yang berlaku.

Koordinator aksi tersebut juga memberikan tenggat waktu 1 x 30 hari kepada DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Jika tidak ada langkah konkret dalam batas waktu tersebut, massa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar.

Mereka juga menyoroti potensi dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila pengawasan perizinan bangunan tidak diperketat, serta meminta agar setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan oleh pemerintah daerah.

[ REDAKTUR : HADI ]

Di lokasi, seorang perempuan diduga  pengedar sabu bernama, Mariska (39) warga Jalan B. Katamso, Gang Perwira, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun berhasil diamankan petugas. Selain itu, petugas juga membumihanguskan dengan membakar semua barak-barak narkoba yang dijadikan sebagai tempat transaksi.

Dari tangan tersangka pengedar sabu tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa, 2 bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 gram dan 0,13 gram serta uang tunai sejumlah Rp. 105.000.

Demikian disampaikan, Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, SH, MH melalui Kanit Reskrimnya, Iptu Poltak M. Tambunan, SH, MH kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Poltak menjelaskan, berdasarkan aduan dari masyarakat bahwa adanya dugaan transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang sudah meresahkan warga tepatnya di Jalan B. Katamso, Gang Nasional, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

Mendapat informasi tersebut, dengan cepat Unit Reskrim Polsek Medan Kota menindaklanjuti dengan melakukan under cover by sebagai pembeli kepada penjual atau pengedar sabu tersebut.

"Pada saat paket narkotika jenis sabu diberikan kepada personil, tim langsung mengamankan pelaku kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 bungkus paket berisikan sabu-sabu. Selanjutnya, tersangka berikut barang bukti diamankan dan diboyong ke Mako Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut," tegas Poltak.

Dari hasil interogasi, tersangka (Mariska) menerangkan bahwa benar menjual narkotika jenis sabu-sabu dan barang haram tersebut di beli dari seorang laki-laki bernama Alex.

"Saat kita interogasi, tersangka mengaku membeli barang haram tersebut dari seorang laki-laki bernama Alex seharga Rp. 150.000 kemudian dijual kembali oleh tersangka," tandasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur: Roy]

Selain itu, disebut-sebut dilokasi perjudian tersebut juga adanya peredaran narkoba.

Tentunya, dalam hal ini masyarakat mempertanyakan kinerja daripada pihak kepolisian Polresta Deliserdang dalam memberantas tindak pidana kejahatan seperti perjudian dan narkoba di wilayah hukumnya (wilkum).

"Maraknya perjudian di wilkum Polresta Deliserdang yang salah satunya berada di Jalan Tengku Fachrudin, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, terkesan adanya pembiaran dari Aparat Penegak Hukum (APH) yakni kepolisian," ungkap warga sekitar bernama Yudi pada wartawan, Kamis (25/6/2026).

"Perjudian itu disebut-sebut di komandoi oleh AK (Aseng Kayu) dan AI, yang diduga pindahan dari Marelan bang," sambungnya.

Menurut Yudi, keberadaan lokasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami berharap pihak kepolisian segera menindak tegas perjudian itu dan menangkap pemilik serta pengelolanya. Warga ingin lingkungan tetap aman dan nyaman. Selain aktivitas perjudian, kami juga mendengar adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di lokasi itu," harapnya.

Diketahui, baru-baru ini puluhan massa yang tergabung dalam Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara, Senin (22/6/2026) lalu. Mereka mendesak Kapolda Sumut segera menangkap dua bandar besar perjudian berinisial AK dan AI yang meresahkan masyarakat di Deli Serdang.

Hingga berita ini ditayangkan, Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M.Si belum memberikan jawaban alias bungkam.

[ REDAKTUR : HADI ]

"Petugas kita berhasil mengungkap kasus pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa. Kasus ini bisa diungkap tidak kurang dari 20 jam. Enam pelaku yang sudah diamankan yakni, MOHH (17), RY (19), FT (17), RDS (18), GR (21) dan IL (17)," ucap Kasat Reskrim, AKBP Adryan Riski Lubis didampingi, Kapolsek Patumbak, Kompol Daulat Simamora, Kasi Humas, AKP N Gultom dan Kanit Pidum, Iptu Hafizullah pada wartawan, Selasa (23/6/2026) sore di Mapolrestabes Medan. 

Kata dia, bentrok berdarah antargeng motor ini bermula saat geng motor SL yang terafiliasi dengan geng motor SKM dan Towaga berencana melakukan penyerangan terhadap geng motor NKB. Kelompok geng motor SL, SKM dan Towaga selanjutnya menemui kelompok geng motor NKB di kawasan Jalan Setia, Patumbak 1.

Dengan jumlah yang tak seimbang, karena gabungan geng motor SL, SKM dan Towaga datang membawa sekitar 200 orang yang menggunakan sekitar 100 unit sepeda motor dan 2 unit mobil melawan geng motor NKB dengan jumlah massa hanya sekitar 60 orang , memaksa geng motor NKB mundur. Saat itu korban terpisah dari rombongan dan menjadi bulan-bulanan para pelaku yang mengeroyok korban menggunakan senjata tajam, kayu dan panah. 

Tak sampai disitu, tubuh korban yang sudah tak berdaya juga diseret ke parit. "Untuk ketua-ketua geng motor sudah dikantongi identitasnya dan  masih terus kita dalami semoga dalam waktu singkat bisa diungkap. Untuk  keterkaitan dengan Ormas untuk sementara tidak ditemukan," pungkas Kanit Pidum, Iptu Hafizullah.

[ REDAKTUR : HADI ]

Kedua tersangka yakni, Muammar alias Komeng (40) warga Dusun Amal, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang dan Ilham Saputra alias Ipan (34) warga Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Jalan Rantang, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah).

Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, SIK melalui Wakasat Reskrim, AKP Budiman Simanjuntak, SH, MH dalam konferensi pers nya di Mapolrestabes Medan, Selasa (23/6/2026).

"Kedua pelaku yang ditangkap merupakan spesialis tindak pidana kejahatan dengan modus ganjal kartu ATM dan sudah residivis serta masuk target operasi (TO)," ungkap Budiman didampingi Kanit Pidum, Iptu Hafiz dalam konferensi pers.

Modus kedua pelaku dengan cara ganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi dan menarget korban yang rata-rata berusia lansia. Sesuai laporan polisi oleh korban terjadi pada Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tepatnya Bank BNI kantor kas Gaperta.

"Saat korban hendak melakukan transaksi penarikan uang tunai menggunakan kartu ATM, namun kartu ATM korban tidak dapat digunakan karena telah diganjal oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan cara menukar kartu ATM milik korban dengan ATM lain yang serupa. Setelah berhasil menguasai, pelaku kemudian melakukan sejumlah transaksi ke beberapa ATM lain dan penarikan tunai hingga mengosongkan saldo korban diperkirakan berjumlah ratusan juta rupiah," bebernya.

Lanjut, Budiman menjelaskan kronologis penangkapan kedua tersangka pada saat akan diamankan berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas meski telah diberikan peringatan secara lisan. 

"Seorang pelaku diamankan di sebuah penginapan di Kota Tebingtinggi. Selanjutnya dilakukan interogasi untuk mengetahui satu rekan pelaku. Mendapat informasi keberadaan pelaku, petugas gerak cepat melakukan pengejaran tersangka di wilayah Kota Medan. Karena pelaku mencoba melakukan perlawanan dan melarikan diri serta ingin melukai petugas dengan tegas petugas melakukan tindakan tegas dan terukur melumpuhkan tersangka pada bagian kaki sesuai dengan SOP kepolisian," tegasnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku yakni, satu helai celana panjang jeans, satu buah tusuk gigi, satu unit handphone merk Tecno warna hitam, satu buah tas ransel, 2 helai kaos warna putih, satu helai kaos warna hitam, sejumlah uang tunai, satu helai celana pendek jeans dan satu helai celana dalam.

" Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat (1) tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun," pungkasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Sebagai pengelola aset negara, PT KAI Divre I Sumatera Utara tidak boleh bersikap tertutup terhadap setiap aktivitas yang dilakukan di atas aset milik negara. Hingga saat ini, publik belum memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar pemanfaatan lahan, mekanisme kerja sama, serta legalitas pembangunan yang sedang berlangsung. 

Ketertutupan tersebut menimbulkan pertanyaan serius dan memunculkan dugaan adanya persoalan dalam tata kelola aset negara yang harus segera dijelaskan kepada publik.

HMI Cabang Medan juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kondisi bangunan yang berdiri di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, izin yang dimiliki hanya untuk satu bangunan, namun di lapangan terdapat dua unit bangunan yang berdiri. 

"Jika dugaan ini benar, maka terdapat persoalan administrasi yang tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. HMI Cabang Medan meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membuka seluruh dokumen perizinan kepada publik serta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan ketidaksesuaian tersebut," tegas Ilham Panggabean, Senin (22/6/2026).

Selain itu, HMI Cabang Medan mempertanyakan tindak lanjut atas himbauan yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan Medan Timur kepada pengembang. Himbauan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah melihat adanya persoalan yang memerlukan perhatian serius. 

Namun apabila himbauan tersebut tidak dijalankan atau justru diabaikan, maka patut dipertanyakan sejauh mana kepatuhan pihak pengembang terhadap aturan dan pengawasan pemerintah. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan apa pun yang berpotensi mengabaikan aturan dan melemahkan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

HMI Cabang Medan juga menilai tidak adanya rapat koordinasi maupun sosialisasi kepada masyarakat Kota Medan terkait pemanfaatan lahan tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. 

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap aktivitas yang dilakukan di atas aset negara, terlebih jika aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun tata ruang di lingkungan sekitar. Pengelolaan aset negara tidak boleh dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap aset yang sejatinya merupakan milik rakyat.

Lebih jauh, HMI Cabang Medan mendesak PT KAI Divre I Sumatera Utara untuk menjelaskan secara terbuka apakah pemanfaatan lahan tersebut telah memperoleh persetujuan atau izin dari kementerian terkait, mengingat lahan tersebut merupakan aset negara yang berada di bawah pengelolaan BUMN. Kejelasan mengenai legalitas tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur dalam pemanfaatan aset negara. 

Oleh karena itu, HMI Cabang Medan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan, Polda Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera melakukan pengusutan dan pendalaman secara menyeluruh terhadap dugaan persoalan ini. 

Apabila PT KAI Divre I Sumatera Utara tidak mampu menunjukkan transparansi kepada publik dan aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah konkret untuk mengusut dugaan kejanggalan tersebut, maka HMI Cabang Medan akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen mengawal dugaan kasus ini hingga tuntas demi tegaknya hukum, transparansi, dan penyelamatan aset negara.

[ REDAKTUR : HADI ]

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang juga korban serta sejumlah saksi guna mendalami peristiwa yang dilaporkan.

"Jadi perkaranya berlanjut dengan pemeriksaan korban dan saksi oleh tim penyidik," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (22/6/2026).

Adrian menjelaskan, penyidik dalam waktu dekat juga akan memanggil AT untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait laporan yang telah diterima polisi.

Menurutnya, setelah pemeriksaan terhadap terlapor selesai dilakukan, penyidik akan melaksanakan gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Nah, setelah gelar perkara selesai, tahap berikutnya adalah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan," ujarnya.

Sebelumnya, Robin Marojahan Silalahi melaporkan AT yang merupakan anggota DPRD Kota Medan bersama sejumlah anggota keluarganya atas dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/2424/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 7 Juni 2026.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa AT bersama sejumlah anggota keluarganya diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Jalan Tapanuli, Kota Medan, pada Jumat (5/6/2026).

Kepada wartawan, Robin berharap mendapat perlindungan hukum dan keadilan atas kasus yang dialaminya.

Ia menilai dugaan tindakan kekerasan yang dilaporkan tersebut melibatkan seorang wakil rakyat yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, AT belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang dilayangkan terhadap dirinya.

Desak Badan Kehormtan (BK) DPRD dan NasDem Bertindak

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Tolak Pejabat Bermental Preman (ATOMAN) sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Medan. Massa mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Medan segera memanggil dan memproses dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan AT.

Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan ATOMAN, Ari Saputra, menyampaikan tuntutan kepada Ketua BK DPRD Medan Lailatul Badri serta anggota BK Robi Barus dan Edi Saputra agar segera memanggil AT untuk memberikan klarifikasi.

Mereka juga meminta Partai NasDem mengambil langkah tegas terhadap kadernya apabila terbukti terlibat dalam peristiwa tersebut.

Menanggapi tuntutan itu, Lailatul Badri menyatakan pihaknya akan segera memanggil AT untuk dimintai penjelasan.

"Kami akan segera melakukan pemanggilan guna meminta klarifikasi terhadap AT. Dasar pemanggilan ini karena kami juga menerima surat laporan dari pihak yang diduga menjadi korban penganiayaan," kata Lailatul.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, mengatakan partainya juga akan memanggil AT untuk meminta penjelasan terkait laporan yang telah masuk ke Polrestabes Medan.

Afif menyatakan pihaknya menyayangkan apabila dugaan kekerasan tersebut benar terjadi dan terbukti dilakukan oleh kader Partai NasDem.

"Jika peristiwa itu benar terjadi dan terbukti, tentu sangat kami sesalkan," pungkasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

[Redaktur:Roy]

Atas peristiwa pengeroyokan itu, korban mengaku alami trauma mendalam dan saat ini kondisinya masih dalam pemulihan.

"AT beserta istri dan anaknya mengeroyok saya dan memaki-maki. Istrinya mencakar wajah saya hingga berbekas. Untuk kondisi saya saat ini sudah mulai membaik (pemulihan)," ungkap Robin pada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Robin menilai perbuatan brutal yang dilakukan AT terhadap dirinya melebihi mental preman dan sangat arogan kepada masyarakat.

"Perbuatan AT ini tidak mencerminkan sebagai pejabat ataupun anggota dewan (wakil rakyat) melainkan mental preman yang arogan kepada masyarakat," sebutnya.

"Memang di lingkungan kami, beliau (AT) terkenal sangat arogan kepada warga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Robin menegaskan bahwa pemberitaan di beberapa media online menyatakan pihaknya sudah berdamai dengan terlapor AT tidaklah benar (pembohongan).

"Semua yang diungkapkan AT kepada media yang menyatakan saya sudah berdamai dengan mereka tidak benar alias pembohongan. Sampai detik ini AT belum ada menemui saya ataupun minta maaf atas peristiwa tersebut. Sekali lagi saya tegaskan pernyataan AT sudah berdamai itu tidak ada, semua itu bohong," tegasnya.

Ia berharap pihak kepolisian Polrestabes Medan segera mengungkap kasus ini secara transparan dan menangkap terlapor.

"Harapan saya terlapor yang merupakan satu keluarga segera ditangkap dan di proses secara hukum. Tolong saya pak Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim tangkap AT beserta istri dan anaknya, berikan saya keadilan hukum yang pasti pak," harapnya mengakhiri.

Terpisah, AT ketika dihubungi awak media via seluler terkait dilaporkan di Polrestabes Medan atas dugaan kasus tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang warga, mengatakan akan melakukan perdamaian dengan korban.

"Kita sudah mau berdamai, nanti saya akan konferensi pers," jawab AT singkat.

Berita sebelumnya

Citra wakil rakyat kembali tercoreng. Seorang oknum anggota Dewan berinisial AT bersama istri dan anaknya, dilaporkan ke Polrestabes Medan. Satu keluarga ini diduga kompak melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap tetangga mereka sendiri, Robin Marojahan Silalahi.

​Insiden memilukan tersebut terjadi di Jalan Karya Rakyat, Gang Tapanuli, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, pada Jumat (5/6/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Ironisnya, permasalahan ini dipicu masalah Sepele di Jalan.

Atas peristiwa tersebut, korban pun menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi yang tertuang di nomor : LP/B/2424/VI/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

​Menurut penuturan Robin, aksi brutal oknum wakil rakyat tersebut dipicu oleh hal sepele yang terjadi di jalanan saat dirinya hendak pulang ke rumah menggunakan mobil.

​"Waktu mau belok di tikungan, mobil saya berpapasan dengan dia yang lagi jalan kaki. Karena ada mobil lain di sebelah kanan, saya agak menepi ke kiri. Kebetulan di situ ada gundukan polisi tidur, jadi mobil saya agak tergas sedikit. Rupanya dia tersinggung dan sensi," ungkap Robin, Selasa (9/6/2026).

​Tak terima, oknum anggota Dewan tersebut langsung mengejar mobil Robin dan menggedor kaca jendela. Merasa ada yang tidak beres, Robin menghentikan mobilnya di depan rumah pelaku untuk meminta penjelasan. Namun, respons yang didapat justru makian dan kekerasan fisik. Oknum Dewan tersebut langsung memukul Robin sembari melontarkan kata-kata kotor. Tak lama berselang, anak pelaku datang dan ikut melayangkan pukulan secara membabi buta.

​"Saya terjepit di dalam mobil. Akhirnya saya putuskan untuk langsung membawa mobil masuk ke rumah," cerita Robin.

​Bukannya mereda, aksi arogan keluarga ini justru berlanjut. Istri oknum Dewan tersebut bersama anaknya mendatangi rumah korban.

"Sampai di dalam rumah, saya masih diserang. Istrinya bahkan mencakar saya. Mereka satu keluarga kompak mengeroyok saya," tambahnya lagi.

Akibat kejadian itu, Robin mengaku mengalami trauma dan luka fisik di bagian kepala serta badan.

​"Saya menuntut keadilan. Seharusnya jadi teladan, bukan Arogan, karena dia sebagai anggota dewan supaya jangan suka-sukanya ke depan sebagai wakil rakyat. Seharusnya dia mencari contoh dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, bukan menjadi membuat citra buruk," harapnya. 

​Merasa dipermalukan di depan warga sekampung, Robin akhirnya resmi menyeret oknum anggota Dewan beserta anak dan istrinya ke jalur hukum dengan melaporkan tiga orang tersebut ke Polrestabes Medan.

​"Harga diri saya sudah terinjak-injak, satu kampung ini tahu. Saya sangat malu. Saya menuntut keadilan agar tindakan arogan seperti ini diproses hukum," pungkasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Informasi yang beredar luas di tengah masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas tersebut bukan lagi isu baru, melainkan persoalan yang telah berulang kali menjadi perhatian publik, namun belum terlihat adanya penindakan yang efektif dan berkelanjutan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen penegakan hukum terhadap praktik perjudian yang secara nyata merusak tatanan sosial masyarakat. Apalagi, berbagai laporan warga menyebutkan bahwa keberadaan lokasi-lokasi perjudian tersebut telah memicu diduga keresahan publik, meningkatkan potensi tindak kriminalitas, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Belawan, Marelan, dan Hamparan Perak.

"Kami juga mencermati adanya aksi diduga penggerebekan dan perusakan mesin tembak ikan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kepemudaan bersama masyarakat. Tindakan tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan warga yang merasa aspirasinya tidak mendapatkan respons yang memadai dari aparat penegak hukum (APH). Meski demikian, penegakan hukum tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan menjadi tanggung jawab penuh institusi yang berwenang," tegas Ilham Panggabean, Jumat (19/6/2026).

HMI Cabang Medan juga mendesak Polres Pelabuhan Belawan untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait berbagai dugaan yang berkembang, termasuk mengenai masih beroperasinya jaringan perjudian tembak ikan merek 'AB' di sejumlah titik yang telah disebutkan masyarakat.

" Transparansi dan tindakan konkret sangat diperlukan guna menghilangkan spekulasi liar serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ujarnya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan masyarakat, HMI Cabang Medan meminta agar seluruh bentuk perjudian tanpa pandang bulu ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang berpotensi diduga merusak moral, mengganggu stabilitas sosial, dan mengancam keamanan masyarakat. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata yang mampu memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat," tandasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Oknum wartawan ini disebut-sebut berperan sebagai kordinator lapangan (humas) dalam mensukseskan bisnis haram tersebut.

Demikian disampaikan langsung oleh sumber bernama Rudi (40) warga Belawan pada wartawan di Medan, Rabu (17/6/2026).

"Disebut-sebut judi tembak ikan merek 'AB' yang saat ini sudah menggurita di wilkum Polres Pelabuhan Belawan melibatkan peran seorang oknum wartawan inisial D alias AT. Beliau diduga sebagai kordinator lapangan (humas) untuk mensukseskan aktivitas perjudian itu bang," ungkap Rudi.

Meski demikian, lanjut Rudi, hal ini masih dugaan atas keterlibatan oknum wartawan tersebut.

"Ini masih dugaan bang atas keterlibatan oknum wartawan itu. Kalau mau lebih jelasnya bisa bang konfirmasi langsung sama beliau," ujarnya.

Menanggapi pernyataan daripada sumber, awak media mencoba mengkonfirmasi kepada oknum wartawan tersebut melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini ditayangkan D alias AT belum memberikan jawaban.

Berita sebelumnya

Meski telah diberitakan berungkali di beberapa media online terkait maraknya judi tembak ikan merk "AB" di wilayah hukum (wilkum) Polres Pelabuhan Belawan, namun hingga saat ini belum juga ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yakni pihak kepolisan dan diduga terkesan melindungi atas beroperasinya bisnis haram tersebut.

Informasi yang diterima awak media dari warga setempat bahwa beberapa hari lalu sekelompok organisasi kepemudaan (OKP) menggerebek dan menghancurkan mesin-mesin tembak ikan merk "AB" di Belawan. Tindakan tegas itu dilakukan akibat keresahan masyarakat dengan bebasnya beroperasi tanpa ada tindakan dari pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

"Beberapa hari lalu sekelompok OKP didampingi warga setempat sudah menggerebek serta menghancurkan meja tembak ikan merk "AB" di Belawan bang, karena dengan keberadaan judi itu masyarakat sangat resah dan tingkat kejahatan semakin mengkhawatirkan," ungkap Rudi pada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilkum Polres Pelabuhan Belawan tidaklah dirasakan warga melainkan keresahan yang sangat mengkhawatirkan dan kejahatan yang selalu menghantui dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

"Kuat dugaan Polres Pelabuhan Belawan melindungi dan terkesan pembiaran judi tembak ikan merk "AB" makanya sampai detik tetap beroperasi. Mana mungkin mereka (Polres Pelabuhan Belawan) tidak mengetahui keberadaan judi tersebut," ujarnya.

Ia juga menyebutkan keberadaan lokasi judi tembak ikan merk "AB" di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yakni :

1. Pinggir sungai Jalan Infeksi Rengas Pulau.

2. Jalan Datuk Rubiah Terjun Telkomsel

3. Jalan Kebun Bundar Rengas Pulau Tanah Serantai dan di Perumahan Marelan Poin.

4. Jalan Kebun Sayur Pasar 9 Kota Bangun Klenteng.

5. Pasar 6 Desa Manunggal

6. Pasar 7 Desa Manunggal

7. Pasar 8 Desa Manunggal, Gang Barokah

8. Pasar 9 Desa Manunggal

9. Pasar 10 Desa Manunggal Jalan Beringin. 

Selain itu, di Kecamatan Hamparan Perak ada 3 lokasi yakni :

1. Desa Paluh Manan, Dusun 2, Kecamatan Hamparan Perak 

2. Paluh Manan, Dusun 4, Kecamatan Hamparan Perak 

3. Tangkahan Ujung Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak.

"Semua lokasi judi tembak ikan itu merk "AB" dan disebut-sebut beromset ratusan juta perhari," pungkasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Dalam operasi, petugas mengamankan tiga orang serta menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait aktivitas peredaran dan pengemasan ulang pot getar.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Banten Gang Buntu, Kecamatan Sunggal, Kota Medan.

Operasi yang dilakukan Tim 6 Subnit I Unit II Satresnarkoba Polrestabes Medan itu, berawal dari informasi yang diberikan masyarakat kepada Polisi, terkait dengan aktivitas mencurigakan pelaku.

“Kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari di sekitar lokasi penangkapan, setelah mendapat informasi dari masyarakat. Pelaku yakni R (26) warga Kecamatan Binjai Timur, kota Binjai kami tangkap di rumah kost yang ditempatinya,”  ucap  Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) pagi.

Rafli menambahkan, R bukan sekedar pelaku narkoba biasa. Sebab, R memproduksi sendiri narkoba yang ia jual, dengan cara mencampurkan POD Getar dengan kandungan narkoba yang didapat dari bandar, ke Vape yang biasa dijual di pasaran.

Usai mencampur POD Getar dengan kandungan narkoba dengan vape biasa, pelaku kemudian mengemas kembali seluruh POD Getar, dan menjualnya kepada para pembeli.

“Dari satu POD Getar yang dibeli pelaku dari bandar, ia mengemasnya kembali menjadi 3 POD Getar. Ini tujuannya jelas untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda, tanpa memperdulikan faktor apapun bagi pemakai, dan ini jelas melanggar Undang - Undang tentang Narkotika. Kami juga temukan beberapa alat untuk memproduksi ulang POD Getar, termasuk alat pres, jarum suntik, plastik klip, dan beberapa peralatan lain,” tambah Rafli.

Selain menyita peralatan untuk membuat POD Getar, dalam kasus ini petugas juga menyita 17 POD Getar dari berbagai merk, 38 catridge kosong, 6 device vape, 3 botol liquid, mesin impulse sealer, dan sejumlah telepon genggam.

Petugas, kini juga tengah berkoordinasi dengan Labfor Polda Sumut, guna pengecekan seluruh barang bukti, sembari terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pelaku yang lebih besar.

“Kasus ini masih kami kembangkan, kami sedang mengejar bandar yang memasok POD Getar kepada pelaku dan sudah kami kantongi identitasnya. Untuk POD Getar yang dijual pelaku, hasil tes awal positif narkoba. Kami pastikan bagaimanapun pelaku narkoba bertransformasi, kami akan ungkap,” pungkas Rafli.

[ REDAKTUR : HADI ]

[Redaktur:Roy]

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga bermarga Simbolon yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

Informasi yang diterima awak media dari warga setempat bahwa beberapa hari lalu sekelompok organisasi kepemudaan (OKP) menggerebek dan menghancurkan mesin-mesin tembak ikan merk "AB" di Belawan. Tindakan tegas itu dilakukan akibat keresahan masyarakat dengan bebasnya beroperasi tanpa ada tindakan dari pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

"Beberapa hari lalu sekelompok OKP didampingi warga setempat sudah menggerebek serta menghancurkan meja tembak ikan merk "AB" di Belawan bang, karena dengan keberadaan judi itu masyarakat sangat resah dan tingkat kejahatan semakin mengkhawatirkan," ungkap Rudi pada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilkum Polres Pelabuhan Belawan tidaklah dirasakan warga melainkan keresahan yang sangat mengkhawatirkan dan kejahatan yang selalu menghantui dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

"Kuat dugaan Polres Pelabuhan Belawan melindungi dan terkesan pembiaran judi tembak ikan merk "AB" makanya sampai detik tetap beroperasi. Mana mungkin mereka (Polres Pelabuhan Belawan) tidak mengetahui keberadaan judi tersebut," ujarnya.

Ia juga menyebutkan keberadaan lokasi judi tembak ikan merk "AB" di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yakni :

1. Pinggir sungai Jalan Infeksi Rengas Pulau.

2. Jalan Datuk Rubiah Terjun Telkomsel

3. Jalan Kebun Bundar Rengas Pulau Tanah Serantai dan di Perumahan Marelan Poin.

4. Jalan Kebun Sayur Pasar 9 Kota Bangun Klenteng.

5. Pasar 6 Desa Manunggal

6. Pasar 7 Desa Manunggal

7. Pasar 8 Desa Manunggal, Gang Barokah

8. Pasar 9 Desa Manunggal

9. Pasar 10 Desa Manunggal Jalan Beringin. 

Selain itu, di Kecamatan Hamparan Perak ada 3 lokasi yakni :

1. Desa Paluh Manan, Dusun 2, Kecamatan Hamparan Perak 

2. Paluh Manan, Dusun 4, Kecamatan Hamparan Perak 

3. Tangkahan Ujung Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak.

"Semua lokasi judi tembak ikan itu merk "AB" dan disebut-sebut beromset ratusan juta perhari," pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi dan Kasat Reskrim, AKP Agus Purnomo dikonfirmasi via seluler enggan berkomentar hingga ini ditayangkan.

[ REDAKTUR : HADI ]

Informasi yang dihimpun judi tembak ikan dan rolet tersebut dikabarkan milik yang akrab disapa Ahing. Dan sebelum berada di lokasi tersebut, judi tembak ikan dan rolet itu pernah buka di Jalan Bakaran Batu.

Beberapa hari sebelumnya, kelompok mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor Polda Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, mereka meminta penutupan total lokasi judi tersebut sekaligus mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. 

Pantauan di lapangan menunjukkan tempat tersebut masih beroperasi pada siang hingga malam hari. Pengunjung datang dan pergi dengan bebas, seolah tidak terpengaruh aksi protes maupun kedekatan letak dengan aparat. Warga sekitar mengaku bingung.

“Kalau jaraknya cuma 7 menit jika kita lihat dari map google, kenapa sampai ada demo di Polda pun tempat ini belum ditutup? Ini pertanyaan besar soal ketegasan hukum di sini,” ujar salah satu warga yang enggan disebut nama, Senin (15/6/2026).

Kasus ini memperkuat isu yang sering muncul di Sumut: praktik judi termasuk rolet dan tembak‑ikan sering kali bertahan meskipun sudah dilaporkan atau didemo publik. Sorotan utama kini tertuju pada tindak lanjut dari Polda Sumut dan kepemimpinan Polresta Deli Serdang atas tuntutan mahasiswa serta keberadaan lokasi judi yang sangat dekat pusat komando keamanan.

Hingga berita diturunkan, belum ada tanggapan resmi tertulis dari Polresta Deli Serdang terkait kelanjutan tuntutan mahasiswa dan penindakan di lokasi tersebut. Masyarakat berharap janji keadilan tidak berhenti di jalan demonstrasi saja.

[Redaktur:Roy]

“Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia (Rasiden Damanik) dilapor,” akunya.

Setelah pihak redaksi menjelaskan adanya catatan laporan sejak Januari 2026, Kasat Reskrim berjanji menelusuri ulang data tersebut.

“Nanti lah saya cek,” ucapnya, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi tambahan maupun pernyataan perbaikan dari AKP Wilson terkait hal itu.

Pernyataan tersebut dibantah tegas oleh Abdi Manullang. Ia menegaskan kliennya memang sudah melapor sejak awal tahun dan melampirkan dokumen resmi sebagai pembuktian.

“Klien saya pernah juga melaporkan Rasiden Damanik pada bulan Januari 2026 yang lalu,” ujar Abdi.

Selain surat laporan dibulan Juni 2026, salinan surat yang diserahkan memperlihatkan nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Januari 2026.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi publik: apakah ada kelalaian dalam pencatatan administrasi, atau laporan tersebut belum terproses sebagaimana mestinya? Perbedaan keterangan antara pejabat kepolisian dan bukti dokumen resmi menjadi catatan penting terkait transparansi dan ketelitian penanganan perkara di wilayah hukum Dairi. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan kejelasan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

Sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan dan mendominasi penguasaan bola. Sejumlah peluang berhasil diciptakan melalui Reno Salampessy, Nazriel Alfaro, dan Evandra Florasta, namun pertahanan disiplin Kamboja membuat skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Garuda Muda terus menekan demi mendapatkan gol pembuka yang sangat dibutuhkan. 

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-62. Berawal dari situasi sepak pojok, Muhammad Al Gazani Dwi Sugandi berhasil memanfaatkan bola di depan gawang untuk menjebol jala Kamboja. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan dan membawa Indonesia unggul 1-0. 

Setelah unggul, Indonesia tetap tampil agresif sambil menjaga keseimbangan permainan. Kamboja berusaha menyamakan kedudukan melalui beberapa serangan balik, namun lini pertahanan Indonesia tampil solid hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 bertahan dan memastikan kemenangan Garuda Muda. 

Hasil ini menjadi pelipur lara bagi Indonesia setelah gagal melaju ke final usai kalah tipis dari Australia di semifinal. Meski tidak berhasil meraih gelar juara, Garuda Muda tetap menunjukkan performa menjanjikan sepanjang turnamen dan sukses mengakhiri kompetisi dengan menempati peringkat ketiga ASEAN U-19 Boys Championship 2026.

[ REDAKTUR : ROI ]

Hingga kini, laporannya masih berjalan lambat, menurut penjelasan Kuasa Hukum korban Abdi Manullang, masalah ini sudah dimulai sejak 21 Januari 2026. Saat itu, Lamria Simanullang telah melaporkan Rasiden Damanik ke kepolisian atas dugaan penghinaan, pengancaman, hingga pengerusakan rumah miliknya. Namun sayangnya, laporan tersebut dinilai masih berjalan di tempat tanpa perkembangan yang jelas hingga saat ini.

Luka itu pun terasa makin dalam ketika 2 Juni 2026, kliennya kembali mengalami peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan bersama oleh Rasiden Damanik beserta istrinya, kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Dairi.

"Kesewenang‑wenangan ini sudah terjadi berkali‑kali. Kami menduga karena yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum. Hal ini nyata terlihat dari laporan pertama yang belum juga bergerak maju," ujar Abdi dengan nada prihatin, Jumat (12/6/2026).

Pihak pengacara pun meminta Satreskrim Polres Dairi tidak bersikap tebang pilih dalam menangani perkara ini. Penanganan diharapkan dilakukan secara profesional, cepat, dan tegas agar rasa keadilan yang dirasakan korban yang sudah lama menderita tidak semakin terabaikan.

Saat dikonfirmasi Anggota DPRD Dairi, Rasiden Damanik, Sabtu (13/6/2026) hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Demikian disampaikan oleh Ketua Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (KPSKN PIN RI) Sumatera Utara Taulim P Matondang, pada wartawan, Jumat (12/6/2026). 

Selain itu, pihaknya juga meminta Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan SIK, untuk mengevaluasi atau mencopot Kapolsek Hamparan Perak, AKP Ridwanto Rumapea yang diduga tidak serius dalam memberantas perjudian di wilkum tersebut.

"Kuat dugaan kita pihak Polsek Hamparan Perak mengetahui adanya perjudian tersebut. Namun terkesan pembiaran dan melindungi aktivitas  haram tersebut. Untuk itu, kita juga meminta Kapolda Sumut untuk mencopot Kapolsek Hamparan Perak," ungkap Taulim dengan tegas.

Lebih lanjut, ia menyatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan aksi demo di Mapolda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan atas aktivitas bisnis ilegal tersebut.

"Karena judi ini merupakan musuh besar masyarakat yang dapat merusak moral dan menghancurkan perekomian masyarakat. Maka dari itu, kalau bisnis haram itu tetap berlangsung, kita dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demo besar-besaran di Mapolda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan," tegasnya.

Ia menuturkan bahwa bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan dengan tegas ke seluruh jajaran kepolisian untuk serius memberantas segala bentuk perjudian, guna menciptakan Kamtibmas aman dan nyaman ditengah masyarakat.

"Bapak Kapolri dengan tegas menyatakan ke seluruh jajaran kepolisian untuk membumihanguskan segala bentuk perjudian, karena judi merupakan pemicu terjadinya tindak pidana kejahatan. Nah, maka dari itu kita berharap segala perjudian di wilkum Polsek Hamparan Perak segera diberantas habis. Kita juga sudah melihat banyak pemberitaan di media online terkait maraknya perjudian di wilayah Kecamatan Hamparan Perak dan menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat," pungkasnya.

Berulangkali dikonfirmasi Kapolsek Hamparan Perak, AKP Ridwanto Rumapea, SH, belum juga memberikan jawaban alias bungkam, hingga berita diterbitkan.

Diberitakan sebelumnya, Maraknya judi ketangkasan tembak ikan logo "AB" di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, menuai sorotan tajam. Dalam hal ini, Polsek Hamparan Perak - Polres Pelabuhan Belawan yang diduga  terkesan pembiaran serta tutup mata dengan aktivitas bisnis ilegal tersebut.

Seorang warga setempat bernama, Yudi (40) pada wartawan menyebutkan ada 3  lokasi judi tembak ikan logo "AB" di Kecamatan Hamparan Perak tepatnya berada di, Desa Paluh Manan Dusun 2, Dusun 4 dan di Tangkahan Ujung Paluh Manan.

"Setiap hari beroperasi itu bang judi tembak ikan logo "AB" di tiga lokasi yang tadi saya sebutkan. Sampai detik ini belum digerebek Polisi, meski warga sekitar sudah sangat resah," ungkap Yudi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pihak kepolisian jelas mengetahui keberadaan aktivitas haram tersebut, namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas.

"Polsek Hamparan Perak tak mungkin tidak mengetahui keberadaan judi tembak ikan itu. Kita menduga pihak Polsek Hamparan Perak sudah menerima setoran dari pemilik/pengelola judi "AB", makanya terkesan tutup mata serta pembiaran," tuturnya.

Ia meminta Polsek Hamparan Perak segera menindak tegas lokasi judi tembak ikan tersebut serta menangkap pemilik dan pengelolanya.

"Kita minta polisi segera menutup lokasi judi tembak ikan "AB" secara permanen dan menangkap pemilik judinya," pungkasnya.

Terpisah, Kapolsek Hamparan Perak, AKP Ridwanto Rumapea, SH, dikonfirmasi via seluler terkait judi tembak ikan logo "AB" bebas beroperasi di wilayah hukum (wilkum) Polsek Hamparan Perak, belum memberikan jawaban (bungkam) hingga berita ini diterbitkan.

[ REDAKTUR : HADI ]

[Redaktur:Dedi]

Pengecekan di pimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak M Tambunan, SH, MH didampingi Panit 2, Ipda Eko Priya SH dan 4 personil, ke lokasi yang dimaksud seperti dalam berita di Jalan Turi Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kamis (11/6/2026) sekira pukul 18.40 Wib.

Selanjutnya, tim Reskrim Polsek Medan Kota menyisir titik lokasi yang di maksud. Setelah di cek, petugas bertemu dengan pemilik tempat dan tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian sabung ayam. Pemilik mengaku bahwa ditempat tersebut tidak ada melakukan aktivitas sabung ayam pada hari Sabtu atau Minggu dan dilokasi itu hanya warung kopi dan ada juga kandang ayam peliharaannya.

"Saya bersama tim sudah menyisir titik lokasi yang dimaksud. Setelah kita cek tidak ada ditemukan aktivitas perjudian sabung ayam. Kita juga bertemu langsung sama pemilik tempat (Bonar Hutapea) dan mengaku bahwa di lokasi tersebut tidak ada perjudian sabung melainkan hanya warung kopi dan ada kandang ayam peliharaannya. Warga setempat juga menyebut di lokasi itu hanyalah warung kopi," terang Poltak.

Ia juga menuturkan bahwa lokasi tersebut bukanlah wilayah hukum (wilkum) Polsek Medan Kota namun masuk wilkum Polsek Medan Area. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan kepada masyarakat, guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Warga setempat juga menyatakan tidak benar adanya perjudian sabung ayam dan mengatakan bahwa wilayah itu merupakan wilkum Polsek Medan Area. Namun demikian, kita tetap menghimbau apabila ada menemukan aktivitas yang mengganggu kenyamanan masyarakat agar menghubungi petugas kepolisian," tegasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

Informasi yang dihimpun Lamriah Simanulang adalah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum DPRD Dairi bersama istrinya dan tetangga korban sendiri, tak terima atas apa yang dilakukan para pelapor, korban melaporkan nya ke polres Dairi.

Kasie Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan pelapor akan dimintai keterangan.

"Terkait perkembangan kasus tersebut masih dalam penyelidikan, dan untuk korban Hari jumat akan dilakukan pemeriksaan," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (11/6/2026).

Hal ini dibenarkan oleh korban, Lamriah Simanulang. Ia menyatakan dirinya akan datang ke Polres Dairi. "Ya bang, saya akan datang ke Polres Dairi," akunya.

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur:Dedi]

Informasi diperoleh, saat ini, sekitar pukul 13:15 wib, para preman suruhan masih melakukan penganiayaan terhadap beberapa pekerja Belawan Indah, ada pekerja yang diseret, dipukuli bahkan dihujani senjata tajam, terlihat saksi mata lagi, para preman bayaran membawa bom molotov kemudian menculik pekerja Belawan Indah, bahkan dikabarkan ada yang tewas.

Terkait informasi kondisi mencekam saat ini di Kampung Salam Pelabuhan Belawan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi dikonfirmasi via seluler, belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sampai berita ini terbit, ada beberapa pekerja masih diculik, disandera dibawa pergi oleh sekumpulan preman karena diduga belum ada tindakan tegas dari pihak Polres Pelabuhan Belawan.

Diketahui belasan pekerja mengalami penganiayaan, oleh puluhan preman bersenjata tajam dan masih berkeliaran di lokasi dengan membawa bom molotov.

Motifnya, para preman diduga meminta setoran bulanan, bulan sebelumnya sudah diberikan pihak perusahaan Belawan indah. Saat ini para preman dari salah satu ormas itu yang diduga dibekingi oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) meminta jatah bulanan kembali.

Karena tidak diberikan, para preman langsung bertindak menyerang pekerja, tujuan akhir para preman ini diduga mengambil alih lahan Belawan indah dengan cara-cara kekerasan, mengangkangi hukum.

Sampai saat ini pekerja di Belawan indah yang diculik disebut belum kembali ke perusahaannya. 

Dr Darmawan Yusuf Angkat Bicara

Dr. Darmawan Yusuf, S.H., S.E., M.Pd., M.H., pengacara nasional dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) predikat Cumlaude dari Law Firm DYA – Darmawan Yusuf & Associates selaku Pengacara Belawan Indah mendesak Kapolda Sumatera Utara segera turun tangan dan menindak tegas seluruh pelaku penyerangan terhadap pekerja Belawan Indah.

"Tidak boleh ada pembiaran terhadap aksi premanisme. Seluruh pelaku wajib ditangkap dan diproses sesuai hukum," tegas Darmawan.

"Aparat harus mengusut tuntas siapa pun pihak di belakang peristiwa ini. Jika terdapat pihak yang memerintahkan, membiayai, mengorganisir, atau diduga menyuruh melakukan aksi tersebut, termasuk apabila ada pengusaha atau pihak berkepentingan lainnya, maka wajib ditelusuri, diperiksa, dan diproses sesuai hukum. Jika ada oknum kepolisian yang terbukti terlibat, membekingi, atau melakukan pembiaran, maka wajib diperiksa, dicopot dari jabatannya, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

[ REDAKTUR : HADI ]

​Insiden memilukan tersebut terjadi di Jalan Karya Rakyat, Gang Tapanuli, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, pada Jumat (5/6/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Ironisnya, permasalahan ini dipicu masalah Sepele di Jalan.

Atas peristiwa tersebut, korban pun menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi yang tertuang di nomor : LP/B/2424/VI/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

​Menurut penuturan Robin, aksi brutal oknum wakil rakyat tersebut dipicu oleh hal sepele yang terjadi di jalanan saat dirinya hendak pulang ke rumah menggunakan mobil.

​"Waktu mau belok di tikungan, mobil saya berpapasan dengan dia yang lagi jalan kaki. Karena ada mobil lain di sebelah kanan, saya agak menepi ke kiri. Kebetulan di situ ada gundukan polisi tidur, jadi mobil saya agak tergas sedikit. Rupanya dia tersinggung dan sensi," ungkap Robin, Selasa (9/6/2026).

​Tak terima, oknum anggota Dewan tersebut langsung mengejar mobil Robin dan menggedor kaca jendela. Merasa ada yang tidak beres, Robin menghentikan mobilnya di depan rumah pelaku untuk meminta penjelasan. Namun, respons yang didapat justru makian dan kekerasan fisik. Oknum Dewan tersebut langsung memukul Robin sembari melontarkan kata-kata kotor. Tak lama berselang, anak pelaku datang dan ikut melayangkan pukulan secara membabi buta.

​"Saya terjepit di dalam mobil. Akhirnya saya putuskan untuk langsung membawa mobil masuk ke rumah," cerita Robin.

​Bukannya mereda, aksi arogan keluarga ini justru berlanjut. Istri oknum Dewan tersebut bersama anaknya mendatangi rumah korban.

​

"Sampai di dalam rumah, saya masih diserang. Istrinya bahkan mencakar saya. Mereka satu keluarga kompak mengeroyok saya," tambahnya lagi.

Akibat kejadian itu, Robin mengaku mengalami trauma dan luka fisik di bagian kepala serta badan.

​"Saya menuntut keadilan. Seharusnya jadi teladan, bukan Arogan, karena dia sebagai anggota dewan supaya jangan suka-sukanya ke depan sebagai wakil rakyat. Seharusnya dia mencari contoh dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, bukan menjadi membuat citra buruk," harapnya. 

​Merasa dipermalukan di depan warga sekampung, Robin akhirnya resmi menyeret oknum anggota Dewan beserta anak dan istrinya ke jalur hukum dengan melaporkan tiga orang tersebut ke Polrestabes Medan.

​"Harga diri saya sudah terinjak-injak, satu kampung ini tahu. Saya sangat malu. Saya menuntut keadilan agar tindakan arogan seperti ini diproses hukum," pungkasnya.

Sementara itu, oknum Anggota Dewan berinisial AT (terlapor) saat dikonfirmasi via seluler, Kamis (11/6/2026) belum menjawab hingga berita ini ditayangkan.

[ REDAKTUR : HADI ]

Di babak empat besar, Garuda Muda akan menghadapi Australia yang lolos sebagai juara Grup C. Australia mengamankan tiket semifinal usai bermain imbang 2-2 melawan Kamboja dan unggul selisih gol di klasemen akhir grup. Pertandingan semifinal akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis (11/6/2026) pukul 20.00 WIB. 

Menghadapi salah satu kekuatan sepak bola muda Asia, Indonesia tetap menatap laga dengan penuh optimisme. Nova Arianto menegaskan kondisi tim berada dalam situasi yang baik, baik dari segi mental maupun fisik. Keberhasilan menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup menjadi modal berharga bagi Garuda Muda untuk menghadapi tantangan Australia. 

Laga ini diprediksi berlangsung sengit. Indonesia bertekad mempertahankan status sebagai juara bertahan sekaligus menjaga peluang meraih gelar ketiga di ajang AFF U-19. Sementara Australia datang dengan ambisi besar untuk kembali menguasai sepak bola usia muda Asia Tenggara. Pemenang pertandingan ini akan melaju ke final dan menghadapi pemenang duel Thailand kontra Kamboja.

[ REDAKTUR : ROI ]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]