Metromedannews.co, Medan - Batalnya rekonstruksi dugaan kasus tindak pidana penganiayaan yang viral saat ini dan menjadi sorotan publik, "korban menjadi tersangka" yang digelar di Jalan Jamin Ginting Medan, tepatnya di Hotel Crystal, diduga banyak kejanggalan atau tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal ini disampaikan langsung Rudi Ishak Sihite SH selaku kuasa hukum PPS di Hotel Crystal Medan kepada wartawan, Senin (9/2/2026) sore.
Baca Juga:
Melawan, Seorang Residivis Tumbang Ditembak Polisi di Medan
"Kita tidak menolak adanya rekonstruksi, karena itu merupakan upaya proses hukum. Namun rekontruksi yang dijadwalkan pihak Polrestabes Medan itu tidak sesuai dengan SOP dan banyak kejanggalan. Rekonstruksi yang dijadwalkan Polrestabes Medan secara mendadak pemberitahuan kepada keluarga. Kemudian, klien saya tidak di keluarkan dari dalam mobil dan posisi kurang sehat serta tangan diborgol. Sementara kedua pelaku maling ponsel yang sudah menjalani hukuman (terpidana) hanya tangan satu diborgol dan terkesan dispesialkan bahkan diberikan merokok," sebut Rudi dengan nada bergetar.
Menurut Rudi, hak-hak kliennya telah di zolimin dan diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh penyidik Polrestabes Medan.
"Klien saya (PPS) seharusnya bisa kami ajak untuk komunikasi pasca melakukan rekonstruksi apakah benar BAP nya telah melakukan perbuatan tersebut. Hak-hak klien saya selaku tersangka diduga sudah di zolimin oleh penyidik sehingga kami merasa tidak bisa dilakukan rekonstruksi tanpa mengetahui kejadian sebenarnya. Dan kami meminta untuk di ulang rekontruksi nya," jelasnya.
Baca Juga:
Tips Agar Rumah Tetap Aman dari Sasaran Maling saat Liburan
Ironisnya, terduga tersangka PPS diborgol dalam mobil dan tidak dikasih keluar. Sementara pelaku yang sudah di vonis hukuman 2,6 tahun itu di fasilitasi merokok di luar dan diberikan minum.
"Klien saya diborgol dalam mobil tidak kasih keluar sementara pelaku yang sudah di vonis hukuman 2,6 tahun di fasilitasi merokok-merokok diluar dan diberikan minum," ujarnya.
Dalam hal ini, kata Rudi, ia akan menyurati pihak Komisi III DPR RI supaya pihak kepolisian bijak dalam penegakan hukum kepada masyarakat.
