Metromedannews.id | Masalah perparkiran yang dinilai kian "amburadul" di Kota medan membuat Ketua Umum Demisioner Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) Alwi Hasbi Silalahi angkat bicara.
Alwi Hasbi Silalahi mendesak Walikota Medan Bobby Nasution untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran Dinas Perhubungan Kota Medan karena dinilai tidak mampu melakukan tata kelola perparkiran yang baik.
Baca Juga:
Wujudkan Medan Smart City, Aulia Rachman Resmikan Gedung Kantor PLN Icon Plus SBU Regional Sumbagut
Hal ini ia utarakan mengingat masih maraknya pelaku juru parkir (jukir) liar yang masih saja meresahkan masyarakat, seperti didepan Kantor Disdukcapil Kota Medan, kata dia.
Berkaca kebelakang sebelum Bobby Nasution menjabat sebagai Walikota Medan, diduga hampir semua perparkiran dikelola asal - asalan dan diduga banyak terjadi kebocoran pendapatan yang disinyalir uangnya masuk ke kantong pribadi maupun oknum-oknum mafia yang turut bermain di dalamnya, sehingga tidak begitu signifikan memberikan kontribusi positif kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
"Kita ketahui bersama saat itu, Walikota Medan mengambil sikap dengan meluncurkan sistem E - Parking dengan tujuan semua pendapatan terdaftar secara elektronik dan semakin mempermudah pengawasan terhadap pendapatan dari sektor perparkiran. Disamping itu agar E - Parking juga memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemilik kendaraan," ucap Alwi Hasbi kepada wartawan, Kamis (20/10/2022).
Baca Juga:
Ini Dia Daftar 145 Lokasi di Medan yang Sudah Gunakan Sistem E-parking
Alwi sangat menyayangkan ternyata dalam pelaksanaannya E-Parking tidak semulus yang diharapkan dikarenakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis disinyalir tidak cakap dan tidak mampu menata dan mengelola perparkiran dan menterjemahkan kebijakan Walikota untuk membangun Kota Medan tanpa menyakiti hati masyarakat.
"Maka Kadishub Kota Medan ini perlu dipertanyakan juga, apakah Kadishub ini tegak lurus dan masih memiliki loyalitas kepada pimpinannya atau tidak. Kalau tidak harus dievaluasi sesegera mungkin. Diketahui, jika Jukir tidak memakai rompi parkir dan tidak memiliki kartu pengenal, serta karcis, maka diduga bisa dipastikan itu liar. Dishub Kota Medan harus menertibkan itu, karena disinyalir tidak masuk ke PAD Medan dan masih banyak lagi yang seperti itu hendaknya Dishub Kota Medan mendata dan menata perparkiran Kota Medan, kalau tidak mampu Dishub mundur saja," kata Alwi Hasbi Silalahi.
Sambung Alwi Hasbi mengatakan, harusnya Kadishub Kota Medan itu malu dengan adanya masalah itu. Apalagi selama ini Walikota Medan sangat memberikan perhatian yang serius terkait perparkiran ini, dimana setiap ada masalah indikasi jukir liar Walikota selalu turun langsung kelapangan, namun berbeda dengan Kadishub Kota Medan Iswar Lubis malah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat dan bertolak belakang dengan sikap Pimpinannya. "Kalau Pimpinannya sangat santun dan sangat dekat dengan masyarakat, seharusnya juga Kepala Dinasnya harus seperti itu," tuturnya.
Sebagaimana amanat Walikota Medan Bobby Nasution yang telah mengeluarkan instruksi yang jelas dan tegas dengan tidak memperbolehkan lagi adanya Jukir liar. Dengan demikian Kadishub Kota Medan hendaknya mampu menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh Walikota Medan yang sudah meluncurkan sistem program E-Parking.
"Harusnya Dinas Perhubungan Kota Medan sudah melaksanakan itu di daerah tertentu. Apalagi video yang viral itukan di area Kantor Dinas. Pertanyaannya mengapa masih saja ada diduga aksi pungli dan premanisme serta kekerasan kepada masyarakat hanya karena persoalan uang parkir? ini perlu diperiksa apakah oknum Jukir itu terdaftar resmi di Kota Medan melalui Dishub apa tidak, kalau tidak maka itu namanya sudah pungutan liar dan pungutan liar tidak memberi pemasukan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Oleh karenanya sudah sepatutnya ini harus dibersihkan," ungkap Alwi.
Pernyataan HMI Sumut ini menanggapi adanya peristiwa video warga yang viral saat hendak mengurus surat kelengkapan administrasi kependudukan yang diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Juru Parkir (Jukir) yang berjaga tepatnya di halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, pada Selasa (04/10/2022) kemarin.
Alwi juga menduga adanya keterlibatan oknum di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Dishub Kota Medan, sehingga di kantor Dinas tersebut masih bisa ada Jukir liar. Oleh karenanya siapapun yang terlibat harus ditindak jangan sampai terkesan di kantor pelayanan publik itu malah jadi sarangnya para pelaku pungli dan premanisme, katanya.
Sebelumnya, salah sorang warga berinisial FS saat melakukan pengurusan surat-surat administrasi di Disdukcapil Kota Medan. Karena terbentur jam istirahat petugas Dukcapil, maka FS pun berniat untuk keluar dari ruangan dan akan kembali pada waktu jam buka kantor.
Pada saat itulah warga Jalan Setia Budi ini menuturkan mendapat perlakuan yang tak mengenakkan dari petugas parkir di Halaman Kantor Disdukcapil Kota Medan.
"Saya hendak keluar, karena ketepatan jam istirahat. Nah saya bayarkan parkir namun saya katakan akan kembali lagi, karena berkas saya belum selesai. Namun petugas parkir ngotot keluar bayar parkir dan masuk bayar lagi. Saya menduga ada yang tak beres, bukan ke perkara nominal itu, bayar lebih pun tak masalah, ini langsung cakap kotor dia, dan disitu dia juga memaki - maki saya," ucap FS, Rabu (05/10/2022).
Lanjutnya, pada saat itu FS tak meresponnya, dan mengingatkan agar Jukir itu tidak bersifat arogan. Tetapi, Jukir tersebut bukan menjadi sadar dan mengerti, malah membabi buta mengajak FS untuk berkelahi. [rum]
