“Malu juga kita milik pemerintah tetapi tidak memiliki AMDAL sementara milik swasta diharuskan,” timpal Wang Cun Sen.
Begitu juga dengan pengurusan kartu BPJS PBI bagi warga miskin hendak nya tidak dipersulit.
Baca Juga:
DPRD Medan Gelar Paripurna Laporan Reses Kesatu Tahun 2024
“Dengan harapan program UHC (berobat gratis hanya menunjukkan KTP Medan ke Rumah Sakit kelas III) pada Tahun 2023 supaya terealisasi,” tandas Wong Cun Sen.
Sedangkan anggota Pansus lainnya Erwin Siahaan mengingatkan agar serapan anggaran di Dinkes Medan lebih dimaksimalkan. Sehingga, seluruh program dapat berjalan lebih baik.
Begitu juga sorotan yang disampaikan anggota Pansus lainnya, Rudiawan Sitorus menyoroti limbah medis rumah sakit, Puskesmas dan Klinik supaya dikelola dengan baik.
Baca Juga:
DPRD Medan Terima Kunjungan Belajar Pengurus OSIS SMP Swasta Islam Terpadu Al-Fityan School
Jangan karena lemahnya pengawasan sehingga limbah medis mencari lingkungan dan berakibat fatal bagi kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufiq Ririansyah yang hadir saat pembahasan Lkpj tersebut mengatakan, Dinkes Medan mendapat anggaran di Tahun 2021 sekitar Rp 1 Triliun lebih dan terealisasi sekitar Rp 846 Miliar lebih atau sekitar 84 persen.
Menurut dr Taufiq Ririansyah, guna perbaikan pelayanan kesehatan agar lebih baik di Puskesmas, saat ini sedang mulai melakukan berbagai terobosan. Seperti mulai menerapkan 3 S di Puskesmas. Begitu juga dengan pelayanan resepsionis mulai dijajaki.
