Metro-Medan.Wahananews.co, Medan - Gebrakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai Gubernur Jawa Barat sangat bagus untuk kepentingan masyarakat, apalagi dilakukan tanpa pamrih.
Namun, jangan sampai KDM terlalu emosi dan terlalu gigih bergerak sendiri. Karena jabatan sebagai gubernur tentunya terikat pada peraturan dan Undang-undang.
Baca Juga:
Bripda LO Suplai Senjata ke KKB, Kini Terancam Hukuman Mati
Hal itu dikatakan Ketua Umum Relawan Padamu Negeri (RPN) yang juga Ketua Presidium Kesatuan Buruh Marhaenis dalam keterangan pers diterima WahanaNews.co, Selasa (20/5/2025).
"Gebrakan KDM itu sangat bagus dan kita apresiasi. Yang perlu kita cermati hendaknya KDM jangan terlalu emosi dan terlalu gigih bergerak sendiri," katanya.
Disebut, KDM dalam setiap program dan gerakan hendaknya mengikutsertakan aparat terkait Pemprov Jabar, DPRD, Pangdam dan Kapolda.
Baca Juga:
Oknum Polisi Asal Sultra Jual Amunisi ke KKB, Terungkap Sudah Beraksi Sejak 2017
Ditambahkan, hal yang perlu dicermati oleh KDM adalah APBD 2025 dimana anggaran tersebut disusun oleh PJ Gubernur sebelumnya bersama DPRD Jabar.
Jika ada perubahan atau adanya efesiensi hendaknya didiskusikan dengan kadis terkait atau bupati/walikota terkait, bersama DPRD Jabar.
Disisi lain ada seorang gubernur yang mengatakan bahwa KDM adalah gubernur konten. Itu harus melihat pernyataan tersebut dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatifnya.
"Soal konten atau medsos saat ini sudah menjadi bahan pembicaraan rakyat Indonesia sehari-hari. Setiap partai politik, setiap pejabat eksekutif memiliki konten masing-masing dan memiliki pendukung alami serta memiliki buzzer masing-masing. Hal ini perlu ditertibkan dan perlu diberikan arahan dan pendidikan budi pekerti dan etika," kata Albert.
"Janganlah saling serang, saling hina. Rakyat Indonesia telah mulai jenuh melihat medsos, dimana seharusnya mendapatkan pendidikan politik yang baik dan beretika, tetapi malah melihat saling serang, saling fitnah (hoax) sehingga membuat rakyat tidak percaya lagi kepada tokoh-tokoh politik dan eksekutif," tambahnya.
Albert pun mengajak semua pihak untuk bekerja, berjuang pada tupoksi masing-masing tanpa KKN untuk bangsa dan negara dengan memakai etika dan moral.
[Redaktur: Robert Panggabean]